Mataram, NuansaNTB.id- Pansus 4 DPRD kabupaten Sumbawa laksanakan kunjungan kerja, Kamis 7 Oktober 2021 ke Dinas Kesehatan Kota Mataram terkait dengan pendalaman muatan isi dan substansi serta penerapan ranperda Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPDDT).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin, SAP., dan diterima oleh Kabid Dikes Kota Mataram bersama dengan jajaran.
Kepada media ini, Jumat (08/10/2021) anggota pansus IV Ahmadul Kosasih, SH,. mengatakan bahwa Kunker Pansus 4 di Dinas Kesehatan Kota Mataram Untuk mendapatkan Best Practis dan regulasi yang mengatur bagaimana meningkatkan pelayanan penanganan korban atau pasien pada kejadian gawat darurat, hal ini diperlukan agar penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem terpadu yang terintegrasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dapat singkron dengan apa yang diharapkan.
Menurutnya diskusi cukup berkembang karena berhungan dengan keselamatan jiwa manusia dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
Dalam agenda tersebut hadir pula semua anggota pansus 4 didampingi oleh Sekretaris Dewan H. Amri S.Sos. M.Si, Kasubag Humas dan Protokol Dedy Arisandi SAP., serta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang sekaligus staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan I Ketut Sumadi Arta SH, bersama Kabag Hukum yang diwakili oleh Lukman Bayuarsyah SH.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas dan berkembang diskusi mengenai isu terkini penanganan covid-19, implementasi penanganan kegawatdaruratan di Kota Mataram.
Berdasarkan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram bahwa urusan kegawatdaruratan ini ditempatkan di Rumah Sakit Kota Mataram yang bekerja sama dengan unit 119 ( nomor darurat) yang terintegrasi dengan seluruh Puskesmas yang tersebar di Kota Mataram, terhubung juga kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
Kota Mataram disamping memiliki layanan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah juga tersedia Rumah Sakit /klinik swasta. Atas keberadaan Faskes tersebut Pemerintah Daerah juga melibatkannya dalam penanganan kegawatdaruratan, untuk itu koordinasi komunikasi kerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kota Mataram terbangun secara harmonis.
Menurut Dinas Kesehatan Kota Mataram bahwa beradaan unit kerja 119 mengambil peranan penting pada masa pandemi. Hal ini juga dinyatakan oleh Dinas Kesehatan Sumbawa bahwa 119 yang ada di kabupaten Sumbawa berperan dalam menangani kegawatdaruratan.
Menurut ahmadul Kosasih dengan kunjungan kerja yang dilakukan tersebut akan menambah bobot ranperda masalah kegawat daruratan sehingga tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya, untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan (respon time) Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan, dapat diwujudkan.
“Dalam kunjungan kerja Pansus 4 mendapatkan sharing pengalaman dan pengayaan substansi ranperda sehingga diharapkan Perda yang akan dihasilkan atas inisiatif DPRD kabupaten Sumbawa akan semakin kaya seperti bagaimana penyelenggaraan SPGDT- nya, PSC (Public Safety Center)nya, pendanaan serta pembinaan dan pengawasannya,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut hadir pula anggota Pansus 4 yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa yakni Ismail Mustaram, SH,. Sahrul, Muhammad Tahir, Drs Saidatul Kamila, Basaruddin, SAP,. Irwandi, Ida Rahayu, SAP,. H Ruslan, Muhammad Nur, S.PdI. (Nuansa/**)
