Perusda dan PDAM Hidup Segan Mati Tak Mau, Ini Solusi Adizul

oleh -653 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

Keberadaan BUMD seperti Perusda Sabalong Samawa dan Perumdam Batu Lanteh (PDAM) seharusya bisa memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat dan seharusnya dapat membuka lapangan kerja baru untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah maupun menjadi pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sayang hingga saat ini, keberadaan Perusda maupun PDAM masih belum bisa memberikan kontribusi apapun untuk Daerah maupun masyarakat, keberadaannya bisa dikatakan hidup sengan matipun tak mau.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Anggota WA Group Taman Genang Genis menggelar diskusi reguler dengan melibatkan dua Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusda Sabalong Samawa dan Perumdam Batu Lanteh/ PDAM dengan mengangkat Tema “Ngopi Bareng BUMD, Perusda Sabalong Samawa dan Perumdam Batu Lanteh Sebagai Pemasok PAD”.

Kegiatan diskusi dipandu oleh Host Dina Raysa Rasidi (CEO DRTV) dan moderator Heri Kurniawansyah, S.Ap,. M.Ap,. dengan melibatkan secara langsung Direktur Perusda Sabalong Samawa Mila Rosalia, SP,. Dirut PDAM Juniardi Akhir Putra, ST,. S.ST,. M.Kom,. DR Dedy Heriwibowo Kabid Perekonomian dan SDA Bapedda, Ahmadul Kosasi, SH,. Fraksi Golkar, Muhammad Yamin, M.Si Ketua BANGGAR DPRD Sumbawa, dan Ketua Fraksi PKS, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si., serta ikut terlibat para Akademisi, Praktisi, LSM, Aktivis Mahasiswa, politisi maupun aktivis perempuan, Rabu (29/09/2021).

Direktur PDAM Sumbawa Juniardi Akhir Putra, ST,. S.ST,. M.Kom,. pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kendala PDAM yang menyebabkan sampai saat ini belum bisa memberikan kontribusi pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Daerah dikarenakan kendala jaringan yang belum tuntas, masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan agar distribusi air dapat lancar dan merata ke Masyarakat.

“Pemasukan yang dihasilkan oleh PDAM sampai saat ini masih hanya mampu untuk belanja pengawai dan Operasional, belum bisa menyetor PAD untuk Daerah,” ungkap Juniardi.

BACA JUGA  Lengkap, Berkas PAW Syaifullah ke Fauzi telah Diterima DPRD Sumbawa

Namun kedepan lanjutnya, sebagaimana saai ini ada sekitar 8 ribu daftar tunggu pelanggan PDAM di dalam kota yang belum terlayani, belum lagi pertumbuhan beberapa perumahan di jalur SAMOTA, Lape, dan Bungin namun yang terkendala ketersedian air. Bila ketersedian air mencukupi dan pelanggar tersebut dapat terkaper maka bisa dipastikan PDAM akan dapat menyetorkan PAD.

Ada beberapa sumber yang kecil-kecil sudah ada dan akan digarap oleh PDAM seperti air ai mual di Labuhan, air Brang Biji namun untuk dapat tersalurkan harus dibuat infrastrukturnya.

“Saat ini kita telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ini telah disetujui oleh Bupati Sumbawa. Kedepan kami yakin dapat menjadi penyumbang PAD dengan catatan sumber air dan perbaikan jaringan yang ada telah tuntas dilakukan. Saat ini PDAM sudah bisa menyimpan 100 juta perbulan dari sisa gaji pengawai dan biaya operasional,” terangnya.

Sementara itu Direktur Perusda Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa, Mila Rosalia, SP,. menjelaskan keberadaan Perusda Sabalong Samawa selama dipimpin olehnya sejak 2018 lalu masih semraut dan telah meminta untuk dilakukan audit keuangannya karena selama ini keadaannya mati suri dan masih banyak beban masa lalu.

“Sejak saya memimpin ada beberapa starategi yang dilakukan yaitu dengan membranding Perusda terlebih dahulu agar dapat kepercayaan pemegang modal dan masyarakat dan kami juga telah mengajukan penyertaan modal ke Pemda agar ide-ide kita dapat dijalankan maksimal disamping juga telah membuka kerja sama dengan Bumdes-bumdes yang ada,”

Untuk saat ini lanjut Mila sapaan akrabnya, Perusda Sabalong Samawa masih belum bisa memberikan apapun termasuk kontribusi PAD untuk Daerah. Namun Perusda akan mendapat penugasan khusus dari Bupati Sumbawa untuk mengelola Saliperate dan Semongkat.

“Sebenarnya kami sudah dapat kepercayaan dari perBankan namun hanya programnya saja yang masih belum mengena untuk dapat memperoleh suntikan dana tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA  KPU Sumbawa Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024, Ini Jadwalnya

Sementara itu dari Ketua BANGGAR DPRD Sumbawa Muhammad Yamin, M.Si,. mengatakan dalam aturan sebenarnya PDAM ini tidak boleh mengambil uang rakyat kalau belum bisa memberikan kepuasan masalah air.

“Dirumah saya sampai hari ini airnya tidak jalan. Dulu jam 21.00 malam ada airnya keluar tapi sekarang tidak ada sama sekali. Jika dipembahasan anggaran tema yang diangkat ini ada, pusing kami,” ungkap Yamin Politis Partai Hanura ini.

Saran Kami, PDAM fokus dulu masalah perbaikan kualitas pelayanan jangan fokus dipemasukan yang menggunakanakan pembayaran online tersebut karena selama pantauan kami, masyarakat masih banyak yang melakukan pembayaran secara langsung daripada secara online atau lewat Alfamart, Indomaret atau lainnya.

Berkaitan dengan fungsi penganggaran di Komisi 2 lanjut Yamin, telah beberapa kali Komisi 2 usulkan agar Perusda dibubarkan saja dulu karena masih menanggung beban masa lalu.

“Kami di Komisi dua tidak pernah membicarakan Perusda dan PDAM untuk dapat menjadi pemasok PAD karena kami juga masih dibatasi oleh aturan yang ada. Namun kami telah mengusulkan agar ada aturan khusus yang membicarakan masalah dua BUMD ini,” jelasnya.

Sedangkan dari Fraksi Golkar, Ahmadul Kosasi, SH,. menanggapi keadaan Perusda, menurutnya kenapa tidak datangkan pihak ke-3, atau buat MoU dengan Kalimantan untuk menangani Pertanian dan Peternakan atau dengan Daerah lainnya yang sukses mengelola Perusda. Begitu juga dengan PDAM, Direkturnya harus belajar ke Jogja mengenai pengelola air maupun pengelolaan keuangan dan lainnya karena Jogja sukses dalam pengelolaan PDAM.

“BUMD ini sebenarnya memang sumber PAD namun karena pengelolanya yang masih belum ada terobosan jadi stagnan. Seharusnya Perusda berusaha datangkan mesin. Di Sumbawa ini sarang burung walet potensi sangat besar. Ini seharusnya dapat ditangkap oleh Dirut Prusda,” jelas Madul Kosasi.

Sebenarnya aset untuk menambah PAD Sumbawa yang besar seharusnya Perusda dan PDAM. Sebentar lagi bantuan penyertaan modal untuk PDAM sebesar 10 M dan Perusda 4,8 M akan segera di ketuk oleh DPRD.

BACA JUGA  Kapolres Baru Siap Wujudkan Polres Sumbawa Yang Tangguh

“Tangkap peluang kalau Sumbawa ini kaya dengan sumber daya alam seperti Pertanian dan Peternakan, ayo bergerak Bu’ Dirut, jangan ambil kerjaan usaha kecil agar harapan kita BUMD dapat memberikan kontribusi PAD untuk Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Faizal dari Gerindra menambahkan, kondisi dan keadaan Perusda dan PDAM saat ini masih mati suri sebab untuk menghidupkan dirinya sendiri masih belum bisa, jangankan bisa menjadi pemasok PAD untuk menghidupi dirinya sendiri masih butuh bantuan.

“Pendapatan PDAM sejauh ini hanya 1,2 milyar perbulan dan itu semuanya hanya untuk membayar gaji pengawai dan operasional saja. Seharusnya ada upaya, jangan seperti Direktur-direktur sebelumnya,” kata Faizal.

Sementara dari Ketua Fraksi PKS, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si,. memberikan beberapa solusi jangka menengah kepada Pemerintah dan Perusda dengan tawaran aset Perusda di jual saja atau Pemda melakukan pemutihan hutang 1 Milyar tersebut karena hutangnya juga berasal dari BUMD yaitu Bank NTB milik Daerah.

Tawaran selanjutnya, bagaimana kalau Perusahaan Sabalong Samawa dapat menangani ATK seluruh OPD, ganti oli, onderdil Mobil Dinas diserahkan ke  Perusda. Solusi ini kecil namun jelas arah dan pemasukannya daripada menangani UMKM, menyaingi pedagang kaki lima, jelas Adizul Politisi PKS Dua Periode yang murah senyum ini.

Adapun kegiatan ngopi bareng ini melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya : 1. Perusda siap melebarkan sayapnya kepada usaha-usaha yang lebih makro dan kreatif. 2. PDAM segera membangun infrastruktur untuk sumber air baku karena dari situlah satu-satunya pendapatan PDAM bisa bertambah dan bisa menjadi pemasok PAD. 3. DPRD segera menganggarkan sebanyak 10 M untuk PDAM dan 4,8 M bagi perusda. Serta berupaya untuk mengusulkan perda insiatif dalam rangka membantu masyarakat hulu agar wilayah sumber air bisa terjaga dari aktivitas yang merusak lingkungan. 4. Eksekutif siap mendukung aspek kemitraan bagi dua lembaga tersebut ke lembaga-lembaga lain agar orientasinya dapat terwujud. (Nuansa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.