Nasib Pariwisata Sumbawa, Komisi IV DPRD Dorong Pemda Segera Bentuk BPPD

oleh -497 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Menindaklanjuti Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa 2018-2027 dimana Pariwisata menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah yang telah termaktup dalam visi misi pemerintahan Mo-Novi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Terkait hal tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Ismail Mustaram, SH,. menggelar Rapat bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Bappeda, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, HPI, ASITA dan ASPARNAS di ruang rapat utama DPRD Sumbawa, Kamis (04/11/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV, Ahmadul Kosasi, SH,. (Golkar), Ida Rahayu, S.Ap,. (PAN) Dra. Saidatul Kamila (PDIP), H. Ruslan (PKB), Basaruddin, S.Ap (Demokrat) serta perwakilan Dinas terkait seperti Kadis Pariwisata, Rosmin Junaidi, S.Pt, M.Si,. Dinas Perhubungan bagian Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Husain, SE,. Kepala Subbidang SDA dan Lingkungan, Wahyu Indrajaya, ST., Kadis DPMPTSP H. Zulkifli dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi IV mendorong Pemda agar segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mengingat di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini belum terbentuk BPPD.

BACA JUGA  Konferensi Kerja PGRI di Sumbawa, Bupati : Misi Utama Wujudkan Sumbawa Sehat dan Cerdas

“Sumbawa belum punya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) karena terkendala dengan belum terbentuknya Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Sumbawa, Jadi Komisi IV berharap agar Pemda segera membentuk DPPD,” ungkap Ismail sapaan akrab Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Adapun Syarat pembentukan BPPD lanjutnya, Kabupaten Sumbawa harus memiliki perwakilan 3 Asosiasi yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI).

Menurut Ketua Komisi IV, Pembangunan pariwisata ini harus terintegrasi, dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus mengambil peran untuk mendorong terciptanya pariwisata yang baik.

Mengingat potensi wisata bahari Kabupaten Sumbawa sangat luar biasa, salah satunya pemandangan bawah laut Teluk Saleh yang telah mendunia, belum lagi potensi Pariwisata lainnya seperti yang termaktub dalam keputusan Bupati Sumbawa nomor 678 tahun 2017 dimana ada sekitar 35 Desa Wisata termasuk yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga kita perlu berpikir logis, bagaimana kemampuan Pemda mendorong semuanya.

BACA JUGA  PKS Sumbawa Terima Pendaftaran Balon Bupati dari Kalangan Akademisi

“Ada sekitar 40 buah pulau kecil yang terdapat disekitaran Teluk Saleh, yang mempunyai potensi yang harus digali, dan itu tentu membutuhkan alat transportasi yang memadai, yakni kapal wisata yang didukung dengan keamanan, keselamatan dan kenyamanannya,” jelasnya.

Wisata alam laut Kabupaten Sumbawa ini bukan hanya terletak di Utara Sumbawa atau di Teluk Saleh saja, bahkan dibagian Selatan juga terdapat panorama alam yang luar biasa. Komisi IV berharap potensi Selatan juga mesti diekspose, dengan segala upaya dan pemikiran, yang ditunjang oleh teknologi terkini, Pemda harus segera action, tuturnya.

Inilah pentingnya ke-3 Asosiasi tersebut seperti HPI dimana disini semua tergabung para Pelaku Usaha Kapal Wisata Kabupaten Sumbawa begitu juga ASITA dan PHRI.

“Jadi, Komisi IV meminta Pemda segera membentuk BPPD Sumbawa dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu telah terbentuknya perwakilan 3 Asosiasi penunjang Pariwisata seperti HPI, ASITA dan PHRI,” terang Ketua Komis IV.

Menanggapi Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Kadis Dispopar, Rosmin Junaidi, S.Pt, M.Si,. setuju dengan pembentukan BPPD Sumbawa namun yang utama menurutnya, sebelum itu terlebih dahulu dibentuk PHRI sebab yang menjadi kendala belum adanya BPPD karena belum ada PHRI.

BACA JUGA  Bupati Sumbawa Teken Komitmen Akad Pembiayan Sindikasi Bersama Tiga BPD

Kendala selanjutnya, seperti Tahun 2019-2020 Dinas Pariwisata tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan promosi karena adanya refocussing sebanyak 4 M yang dialihkan untuk penanganan sosial kemanusiaan akibat Pandemi covid-19.

Sementara itu, dari Bappeda yang diwakili oleh Kepala Subbidang SDA dan Lingkungan, Wahyu Indrajaya, ST,. Pariwisata ini telah menjadi Program prioritas Bupati Sumbawa atau bagian dari Visi Misi Pemerintahan Mo-Novi dan telah termaktub dalam RPJMD 2021-2026 dan seharusnya BPPD ini segera dibentuk.

Kemudian dari Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Husain, SE,. Bidang Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, juga mendukung penuh pembangunan pariwisata dan siap membackup terlaksananya pariwisata di Sumbawa seperti kapal cepat di Pelabuhan Badas yang turut di backup oleh Perhubungan.

Sedangkan dari DPMPTS sendiri dalam hal ini Kadis H. Zulkifli mengatakan, siap mendukung penuh program pemerintah dalam bidang pariwisata dengan memudahkan perizinan melalui aplikasi OSS. (Nuansa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.