Dorong Lahirnya Perda Baru PMI, SP Sumbawa Datangi Disnakertrans

oleh -441 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id– Dorong lahirnya Perda baru terkait dengan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Sumbawa. Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa bersilaturrahim sekaligus menggelar dialog bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Senin (20/12).

Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa Hadiatul Hasana pada kesempatan tersebut menerangkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) no. 8 tahun 2015 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri sudah tidak relevan digunakan.

“Saat ini kita memiliki UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Bila dilihat dari segi judul dan konten Perda no. 8 tahun 2015 sangat diperlukan penyesuaian agar peraturan yang dibawahnya tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya,” ujarnya.

Menurut Atul (sapaan akrabnya), dari sisi judul ada perbedaan makna atau terminologi dari kata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perda no. 8 tahun 2015 dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UU no. 18 Tahun 2017.

BACA JUGA  Polisi Berhasil Ungkap Tiga Otak Pencurian Hewan Ternak

Sedangkan dari sisi kontens dari 81 pasal di Perda, ada 78 Pasal yang perlu dirubah terminologinya dan disesuaikan dengan UU PPMI.

“Kami hadir di Disnakertrans Sumbawa untuk memperjuangkan nasib perempuan pekerja migran agar hak-hak nya dapat diperhatikan oleh Pemerintah. Oleh karenanya Regulasi atau Perda nya harus diperjelas, yang sudah tidak relevan harus segera dirubah dan disesuaikan,” jelasnya.

Lanjut Atul, guna memperkuat gerakan perempuan akar rumput dalam mendorong perlindungan perempuan pekerja migran dan keluarganya yang dimulai dari tingkat Desa, SP Sumbawa saat ini telah memiliki 3 Desa dampingan yaitu, Desa Poto Kec. Moyo Hilir, Desa Maronge Kec. Maronge dan Desa Tarusa Kec. Buer.

BACA JUGA  Narkoba Lagi, Polisi Amankan Tiga Orang di Juran Alas

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, M.Ap,. menyambut baik harapan dan niat komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa.

Menurut Doktor Budi, energi dan hajat dalam perlindungan pekerja migran sebagaimana fokus lahirnya SP Sumbawa tidak hanya pada isu pekerja migran saja tetapi juga konsen pada kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kita punya pilihan untuk masuk dalam sistem walaupun sedikit perubahan namun kita punya hajat yang sama untuk membangun perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran (PMI),” terang Doktor Budi.

Sebenarnya kata Doktor Budi, banyak pilihan program atau solusi yang bisa dikembangkan, misalnya di KEPMENAKER ada program Desa Migran Produktif yang sudah jalan di Desa Mapin Beru, yang dihajatkan untuk eks atau purna migran.

BACA JUGA  Cemburu Buta, Pemuda Asal Melung Batu Tering Ditangkap Polisi

“Program ini nanti bisa kita ajukan untuk 2023 dan lokasi fokusnya di wilayah teman-teman SP,” ujarnya.

Sementara terkait Perda, Doktor Budi menyarankan agar dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran maka bagian hulu perlu menjadi titik fokus dalam mengawal Perda dan ini bisa didorong secara bersama-sama di DPRD.

“Nanti saya akan mencoba diskusi dengan banyak pihak. Ini perlu strategi yang lebih untuk mencapai target. Dan substansi PERDA yang penting agar keberpihakan kita terhadap perlindungan pekerja migran sebelum dan setelah. Ini perlu ditindaklanjuti lebih masif lagi,” jelasnya.

Setelah pertemuan ini, harapannya akan ada diskusi berkala. Selanjutnya dapat diajukan hearing di DPRD. Semuanya harus terlibat dan hadir untuk memastikan strateginya berjalan secara bersama-sama, tutup Doktor Budi. (Nuansa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.