Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Pimpinan Perangkat Daerah lainnya, mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. M. Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, melalui video conference, di Aula H. Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (24/01/2022).
Rapat kerja yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Provinsi/Kota ini, dalam rangka Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah.
Mendagri dalam raker kali ini, menyoroti tentang maraknya kasus korupsi di daerah, yang ditandai dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Disampaikannya, terdapat 3 faktor utama penyebab terjadinya korupsi, yakni sistem, integritas dan budaya.
Sementara Ketua KPK dalam paparannya menyampaikan bahwa, peran penting kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat, menjamin kepastian perekonomian, dan menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.
Dikatakannya, terdapat beberapa titik rawan korupsi seperti, rekrutmen/promosi jabatan, pengadaan barang jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing Covid-19 untuk APBN dan APBD, pemulihan ekonomi nasional, dan pengesahan RAPBD dan LPJKD.
Sementara Kepala LKPP dikesempatan yang sama menyatakan, LKPP adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ditambahkan, orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan atau mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-Koperasi. (**)
