Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan faktor penghambat upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi NTB, sepanjang tahun 2021, sedikitnya tercacat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd., mengatakan, data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang teridentifikasi masih merupakan fenomena gunung es. Sebab menurut Wabup fakta riil di lapangan belum menggambarkan jumlah keseluruhan kasus yang ada di masyarakat.
Lanjut Wabup, kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut telah memberikan dampak negatif dan luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sehari-harinya.
Persoalan ini kata Wabup, juga telah menghambat upaya Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), hingga saat ini.
Karena itu, dirinya meminta semua pihak termasuk Pimpinan OPD untuk lebih proaktif menyelaraskan data dan fakta di lapangan, serta dapat mengambil peran dan menyikapi persoalan ini dengan serius.
“Perlu penanganan yang komprehensif, terpadu antar sektor, serta peran masyarakat, organisasi sosial, lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya dalam menangani masalah ini,” tegasnya saat membuka secara resmi acara kunjungan kerja Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Husnandiaty Nurdin, MM., beserta jajarannya di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (24/01/2022).
Meski demikian, Wabup Novi mengungkapkan, Pemkab Sumbawa akan terus berkomitmen dan optimis melalui optimalisasi perencanaan dan penganggaran, serta implementasi dan penguatan sistem, target Kabupaten Sumbawa untuk menjadi Kabupaten Layak Anak akan mampu terwujud, setidaknya mencapai level Pratama pada tahun 2022 ini, ujarnya. (**)
