Sumbawa, NuansaNTB.id- Sosialisasi tahapan teknis uji coba tahap II dasboard Pendidikan Inklusi (PI) dan pelatihan instrumen identifikasi kesulitan fungsional belajar bagi 75 pengawas SD/MI dan SMP/MTS sukses digelar Senin (21/03/2022) di aula SMPN 1 Sumbawa.
Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa H. Syamsun Ilyas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa diwakili oleh Kabid Pembinaan SD Husnul Alwan, SPd serta Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sudarli, MSi.
Pelatihan ini difasilitasi oleh Koordinator Pengawas Dikbud Kabupaten Sumbawa Karwo, SPd dan Pengawas Kemenag Muhibbi, SAg.
Kabid Pembinaan SD Husnul Alwan dalam sambutannya mengatakan, selama ini di tingkat kabupaten, belum ada database berapa anak yang membutuhkan layanan inklusi.
Hal itu karena kewenangannya berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) yakni di provinsi, sehingga penanganan anak-anak dengan disabilitas hanya menjadi urusan provinsi.
Ia menyebutkan, pendataan anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya ingin dilakukan sampai tingkat desa, namun pada diskusi bersama INOVASI NTB ternyata berkembang dimana semua jenjang pendidikan harus mengisi dasboar pendidikan inklusi tersebut.
Dalam perkembangan pada tahun 2012 sambungnya, sudah ada regulasi tentang sekolah inklusi, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Belum ada pelatihan guru tentang pendidikan inklusi serta belum ada data anak berkebutuhan khusus,” ini yang menjadi tantangan yang berdampak pada tidak terlayaninya pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik.
Oleh sebab itu, INOVASI NTB menjembatani melalui pelatihan hari ini agar lebih mudah identifikasi anak-anak tersebut yang dilakukan oleh sekolah serta didampingi oleh bapak/ibu pengawas.
Ia memaparkan, ada banyak anak di desa terutama penyandang disabilitas tidak terlayani di SLB, karena banyak faktor terutama jaraknya jauh dan orangtua tidak mampu serta jumlah SLB yang terbatas.
Seperti saat kunjungan ke salah satu sekolah di Kecamatan Orongtelu kemarin bersama Kadis Dikbud ada fakta yang mengiris hati.
“Kami melihat ada anak berkebutuhan khusus tapi belajar di SD biasa. Sementara gurunya belum memiliki kapasitas untuk mengajar anak dengan kebutuhan khusus,” sebenarnya ada regulasi yang mengatur bahwa kewenangan pendidikan bagi anak disabilitas tidak hanya urusan provinsi tapi juga kewenangan kabupaten.
Semoga pendataan anak-anak yang berkebutuhan khusus melalui survey secara serentak ini dapat menjadi langkah awal untuk formulasi kebijakan selanjutnya.
“Kita perlu big data kaitan dengan anak berkebutuhan khusus ini di kabupaten Sumbawa, semoga pelatihan ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” pungkas Alwan.
Sementara itu, Kepala Kemenag Syamsun Ilyas saat membuka acara ini mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih dapat bersilaturahmi dengan bapak/ibu pengawas yang telah berjuang selama ini.
Menurutnya, selama pandemi Covid 19, ada banyak tantangan yang dihadapi bapak ibu pengawas dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saya sangat apresiasi kinerja bapak/ibu,” katanya.
Harapannya, semoga pelatihan yang didukung oleh INOVASI NTB ini dapat menambah kompetensi dalam upaya indentifikasi dan pendataan anak-anak yang berkebutuhan khusus melalui dasboard data pendidikan inklusi.
Dalam kesempatan yang sama, Fasda Pembelajaran INOVASI sekaligus Korwil Pengawas Kecamatan Moyo Hulu Sutarman SPd menyampaikan dukungannya dalam pendataan anak berkebutuhan khusus di lapangan.
Menurutnya, aplikasi dan pendataan dasboard pendidikan inklusi ini akan sangat membantu di lapangan.
“Persoalan anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi tantangan guru dalam proses pembelajaran dimana mereka tidak bisa mengatasi sendiri,” tentu adanya data ini nanti akan menjadi dasar untuk mencari solusi kebijakan kedepan baik bagi Dikbud maupun Kemenag.
Sedangkan, Korwil Pengawas Kecamatan Moyo Hilir Zul Hayat SPd juga menyatakan dukungannya untuk mensukseskan pendataan dasboard pendidikan inklusi.
Ia mengatakan, ketika turun ke lapangan banyak yang mengeluhkan bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus.
“Saya sangat mendukung pendataan ini, semoga saat kami turun ke sekolah, meraka sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam identifikasi kesulitan fungsional bagi anak berkebutun khusus,” perlu juga dikomunikasikan dengan oleh Dikbud seperti apa model pembelajaran dan kurikulum khusus agar tidak disamakan dengan peserta didik yang normal. (Nuansa/SG)
