Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai salah satu dari 26 kabupaten/kota di 5 provinsi yang menjadi pilot project wilayah sasaran sinergisitas pelaksanaan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Indonesia.
Terkait penetapan tersebut, Bupati Sumbawa diwakili Asisten Administrasi Umum, Ir. Dirmawan, menghadiri rapat koordinasi kegiatan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga yang digelar Kemenkumham RI bersama BNPT di Ruang Rapat H. Hasan Usman kantor Bupati Sumbawa, Kamis (01/09/2022).
Turut hadir pada rapat tersebut, Asisten Deputi 2 Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Kasub Satgas BNPT, para anggota Forkopimda Sumbawa, dan para kepala perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa berharap pencanangan KTN dapat memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme.
Dipaparkan, pada bulan juni 2022 lalu, BNPT juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Sumbawa dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) terkait pelaksanaan program KTN di Kabupaten Sumbawa.
“Alhamdulillah, berbasis konsep multi approach, yang melibatkan berbagai unsur termasuk lembaga pendidikan, BNPT juga telah menetapkan UTS sebagai pusat KTN di Kabupaten Sumbawa dengan menggandeng 4 desa di Kecamatan Moyo Hulu, yaitu Desa Batu Bulan, Desa Maman, Desa Pernek dan Desa Leseng,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga mengatakan, Pemkab Sumbawa siap memfasilitasi dan mendukung program KTN secara berkelanjutan, termasuk memberikan atmosfer positif hingga ke desa-desa agar masyarakat mendukung program ini.
“Pemda berkomitmen untuk senantiasa berada dalam satu garis komando dengan BNPT dalam penanggulangan radikal terorisme,” jelas Bupati.
Asisten Deputi 2 Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Marsma Andi M. Taufik, menyebut Kemenkopolhukam bersama BNPT dan pemerintah daerah mesti terus menguatkan komitmen membangun wilayah-wilayah yang memerlukan soft approach dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Marsma berharap, selain pemerintah, para akademisi, komunitas dan tokoh masyarakat serta lembaga pendidikan agama juga harus berperan aktif mendukung penerapan KTN sehingga daerah-daerah yang menjadi pilot project seperti Sumbawa menjadi kawasan yang ramah, toleran, dan bebas dari paham terorisme, pungkasnya. (Nuansa/**)
