Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syaifullah, S.Pd,. menyatakan sikap keberatan dan menolak dengan tegas kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Saya selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang jelas membebani kehidupan masyarakat,” ujar Politisi asal Kecamatan Empang ini kepada Nuansantb.id, Rabu (07/09/2022).
Lanjut Syaifullah, masyarakat Indonesia khususnya kabupaten sumbawa baru saja ingin bangkit dari wabah pandemi covid-19 yang melanda dalam dua tahun belakangan ini.
“Masyarakat belum pulih benar dari pandemi covid-19 sudah dibebani dengan kenaikan harga BBM yang tentu dampaknya akan menurunkan daya beli dan harga barang kebutuhan lainnya pasti akan ikut naik,” jelasnya.
Selaku wakil rakyat, siap berdiri tegak membela kepentingan petani, nelayan dan masyarakat kecil pada umum yang sangat bergantung pada kebutuhan BBM dalam menjalankan usahanya.
Kabupaten Sumbawa ini, sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan nelayan. Untuk membajak lahan pertanian jelas membutuhkan BBM begitu juga dengan nelayan yang kehidupannya bergantung dari laut pasti membutuhkan BBM untuk mesin perahunya.
“Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM ini jelas tidak berpihak kepada rakyat kecil dan kami dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa menolak dengan tegas kenaikan harga BBM subsidi ini karena sangat membebani petani, nelayan dan masyarakat pada umumnya,” tegas Syaifullah.
Fraksi PKS berharap, pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan menaikan harga BBM subsidi ini sebab akan berpengaruh besar bagi kehidupan rakyat kecil yang sebagian besarnya adalah petani dan nelayan, pungkasnya. (Nuansa)
