Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Menyikapi persoalan yang terjadi di RSUD Sumbawa yang menyebabkan para Dokter dan perawat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa.
Ketua Fraksi PKS, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si,. kepada media ini, Kamis (19/01/2023) mengatakan bahwa seluruh fraksi termasuk fraksi pendukung pemerintah sepakat untuk menyampaikan secara langsung keluhan perawat dan dokter terkait manajemen RSUD ke Bupati Sumbawa.
Lanjut Adizul, dari rapat dengar pendapat Komisi IV dengan tenaga medis Rabu kemarin, muncul beragam permasalahan di manajemen rumah sakit. Diantaranya soal insentif yang menjadi hak para tenaga medis.
“Seharusnya hak ini setiap bulan dibayarkan, namun ini sudah hampir setengah tahun tidak kunjung terealisasi menjadi kenyataan,” terang Azet sapaan akrab Politisi dua periode ini.
Persoalan ini kata Adizul, akan kita perjuangkan. Semua fraksi akan menyuarakannya. Kalau 10 fraksi menyuarakan hal yang sama, mustahil Bupati tidak melaksanakan rekomendasi Dewan.
Senada dengan ketua Fraksi PKS, Ketua Fraksi Hanura, Muhammad Yamin, SE.. M.Si,. menilai persoalan manajemen di RSUD sumbawa merupakan masalah serius.
“Kalau karyawan demo, pasti ada masalah dan masalahnya ini sudah menahun. Sebaiknya segera disampaikan ke Bupati agar Bupati segera mengambil sikap,” ujar Yamin.
Selain Ketua Fraksi PKS dan Hanura, sejumlah Fraksi lainnya di DPRD Sumbawa juga menyampaikan hal yang sama dan bahkan dalam forum resmi sidang paripurna penyertaan modal untuk bank NTB Syariah yang digelar Kamis (19/01/2023).
Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem buntut dari apa yang terjadi di RSUD Sumbawa, meminta dengan tegas agar Direktur RSUD Sumbawa dievaluasi.
Menurut Bunardi selaku Ketua Fraksi Nasdem, pemda harus bergerak cepat untuk melakukan evaluasi terkait apa yang terjadi di RSUD Sumbawa. Jika Pemda telat merespon permasalahan ini maka Fraksi Nasdem akan minta dewan lakukan hak interplasi.
Sementara Ketua Fraksi Golkar, Ahmadul Kosasi, SH,. memberikan saran, apabila Pemda ingin melakukan evaluasi dan investigasi. Sebaiknya secara etika jabatan Dirut RSUD Sumbawa dinonaktifkan terlebih dahulu.
Berbeda dengan yang lain, Syamsul Fikri, S.Ag,. M.Si,. dari Fraksi Demokrat, mengatakan, tidak bisa serta merta Dirut RSUD dicopot atau diganti.
“RSUD itu BLUD Pendapatannya berdasarkan pelayanan. jadi, nilai obyektivitas harus dijunjung tinggi, Kita harus jernih melihat persoalannya. Harus didalami sebelum mengambil keputusan,” pungkas Fikri.
Untuk diketahui bahwa, para perawat hingga dokter di RSUD Sumbawa melakukan protes ke DPRD Sumbawa pada hari Rabu 18 Januari 2023, dan meminta Dirut RSUD Sumbawa diganti.
Ada banyak persoalan yang disampaikan para tenaga medis. Mulai dari jasa pelayanan yang menjadi hak para tenaga medis belum diberikan. Hingga persoalan hutang RSUD Sumbawa yang disebutkan mencapai Rp 50 miliar. (Nuansa/*)
