Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany, S.Pd,. M.Pd,. membukan secara resmi Rapat Koordinasi Konvergensi Stunting Tahun 2023 bersama Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Sumbawa.
Rapat tersebut dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa, yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Kabupaten Sumbawa, Kamis (09/02/2023).
Turut hadir pada kegiatan tersebut sebagai Narasumber, Kepala Bappeda Kab. Sumbawa, Kadis Kesehatan Kab. Sumbawa, Kadis P2KBP3A Kab. Sumbawa, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa.
Kadis PMD Kab. Sumbawa, Rahman Ansori, S.Sos., M.SE., dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 intervensi dari Pemdes sebagai obyek dari pelaksanaan program nasional stunting ini, mencatat sekitar 17 milyar lebih dari dana desa secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam penanganan stunting.
“Dana tersebut khususnya dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Posyandu dan sebagainya,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Ansori, program ini harus selalu menjadi prioritas bersama, karena secara faktual dalam RPJM Nasional, yang menjadi visi misi Kepala Desa/Lurah yakni Sumber Daya Manusia menjadi yang utama dalam kesepakatan, salah satunya dalam masalah stunting.
“Kita berharap, semoga program stunting tahun ini didukung dengan bertambahnya tenaga medis yang berkualitas dan infrastruktur yang baik seperti jalanan dan sebagainya, agar pelaksanaan program stunting tahun ini bisa sukses dan sesuai tujuan kita bersama,” jelas Ansori.
Pada kesempatan itu, Wabup Novi mengapresiasi dan berterima kasih kepada beberapa Camat dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa yang telah hadir dalam kegiatan ini. Dengan ini, informasi-informasi terkait masalah stunting bisa disampaikan langsung kepada masyarakat Kab. Sumbawa.
Menurut Wabup, upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara konvergen.
“Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor,” jelas Wabup.
Hal ini kata Wabup, untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas, dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Kemudian, terkait daerah lokus stunting, pada tahun 2023 ini terdapat 12 Desa lokus stunting yang ditentukan berdasarkan tingginya prevalensi balita stunting dan jumlah balita stunting.
Kedua belas desa tersebut yaitu Desa Labuhan Sumbawa, Desa Karang Dima, Desa Jorok-Utan, Desa Labuhan Aji – Labuhan Badas, Desa Labuhan Bajo, Desa Sukadamai, Desa Rhee Loka, Desa Bao Desa, Desa Sebotok, Desa Bugis Medang, Desa Bajo Medang, Desa Mungkin. Bahkan beberapa dari desa ini menjadi daerah lokus stunting sejak tahun 2021-2022.
Harapan, Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya menjadi lokus stunting tahun ini agar lebih memprioritaskan penanganan stunting pada beberapa program dan cakupan layanan seperti cakupan keluarga yang mengikuti bina keluarga balita, cakupan orangtua yang mengikuti kelas parenting.
Selanjutnya cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda, cakupan balita yang datang ke posyandu, cakupan balita gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan, cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan, cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah, cakupan remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah, cakupan ibu hamil yang mengikuti konseling gizi dan kesehatan.
Wabup juga meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk terus menggelorakan gerakan aksi bersama dalam inovasi tuntun Gera Sumbawaku (Tuntaskan Stunting menuju generasi Sumbawa yang berkualitas). (Nuansa/**)
