Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany, S.Pd,. M.Pd,. menyambut kedatangan Tim Penilai Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 Provinsi NTB di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (03/02/2023).
Pada kesempatan tersebut, Wabup Hj Novi mengatakan bahwa, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Sumbawa telah merencanakan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja, seperti perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, pendekatan integratif dan spasial.
Tak hanya itu, Wabup juga menjelaskan, penilaian tahun ini, Kabupaten Sumbawa menampilkan inovasi unggulan “Sijinak”.
Inovasi yang sudah diinisiasi sejak Tahun 2019 ini difokuskan hanya kepada informasi perijinan ternak. Kemudian, pada tahun 2020 inovasi tersebut dikembangkan dengan fokus pada registrasi dan pengkartuan ternak.
Seiring perkembangan teknologi dan IPTEK, pada tahun 2022, Sijinak dikembangkan dan diperbarui melalui pengintegrasian data pengeluaran ternak dengan data populasi sekaligus layanan kesehatan ternak (Halo Dok).
Inovasi ini kata Wabup, bertujuan lebih memudahkan sistem pengawasan dan pengendalian populasi ternak dan mempermudah peternak mendapatkan layanan bagi ternaknya di Kabupaten Sumbawa.
Selain itu, Wabup Novi juga menyebutkan, ada beberapa perkembangan indikator makro di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2021 hingga 2022.
Antara lain adalah tingkat pengangguran terbuka turun dari angka 3,39 pada tahun 2021 menjadi 2,11 pada tahun 2022, dan tingkat kemiskinan turun dari 14,14 tahun 2021, menjadi 13,68 pada tahun 2022.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,01 tahun 2021 menjadi 68,89 pada tahun 2022. Gini ratio turun dari 0,412 pada 2021, menjadi 0,406 tahun 2022.
“Untuk pertumbuhan ekonomi, belum ada data resmi yang di-release oleh BPS,” ungkap Hj Novi—akrab Wakil Bupati disapa.
Sementara itu Ketua Tim Penilai PPD Provinsi NTB, Lalu Miftahul Ulum, ST mengatakan bahwa PPD merupakan rebranding dari Anugerah Pangripta Nusantara yang digunakan sejak 2011 hingga tahun 2017.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Bappenas kepada daerah yang berhasil menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerahnya yang juga sinkron dengan pembangunan pusat. (Nuansa/**)
