Dorong Kerja Maksimal Dewan Pendidikan, Ketua DPRD Sumbawa Siap Support

oleh -1157 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Kompleksnya permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumbawa, mengharuskan sejumlah pihak bersinergi untuk menanganinya.

Persoalan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun semua elemen harus ikut berkonstribusi. Karena itulah pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS) periode 2023—2028 beraudiensi dengan Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, Jumat (17/03/2023).

Bertempat di ruang kerjanya, Ketua DPRD didampingi Sekretaris DPRD, Ir. A. Yani dan Staf Ahli Banggar Abdul Ma’ruf Rahmat SP, menyambut hangat kehadiran Ketua Dewan Pendidikan, Jamhur Husain beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pendidikan yang akrab disapa JH menyampaikan beberapa program kerja, dan apa yang sudah dilakukan pasca dilantik 1 Maret 2023 lalu.

BACA JUGA  Perkuat Koalisi, Mohamad Ansori Daftar ke DPD Gelora Sumbawa

Untuk melaksanakan program kerja tersebut secara maksimal, Dewan Pendidikan sangat membutuhkan kerjasama dengan DPRD Kabupaten Sumbawa.

“Yang tergabung dalam Dewan Pendidikan Sumbawa ini dari beragam dari latar belakang. Meski serba terbatas, baik personil, sarana prasarana, maupun anggaran, namun Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa paling eksis dibandingkan dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota lain di NTB,” kata JH yang sudah menjabat ketua DPKS untuk periode kedua.

Ditambahkan Sekretaris DPKS, Zainuddin, meski belum genap sebulan dilantik Bupati Sumbawa, namun pihaknya sudah menerima banyak persoalan pendidikan yang harus segera dituntaskan pemerintah.

Mulai dari degradasi moral anak didik, tidak meratanya distribusi tenaga kependidikan, terbatas dan rusaknya sarana pendidikan, hingga persoalan tenaga kependidikan dari PPPK.

BACA JUGA  Harlah PKB Dihadiri Gerindra dan PDI-P, Ilham Mustami : Tanda Alam Akan Berkoalisi 2024

Keluhan dan aspirasi ini diterima DPKS secara beruntun. Ini membuktikan antusiasnya masyarakat terhadap keberadaan DPKS yang diharapkan mampu menjadi mediator antara mereka dengan pemerintah.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, anggota DPKS membagi zona untuk menyiasati jumlah anggota yang hanya 11 orang. “Kami berusaha maksimal untuk merespon aspirasi mereka, meski DPKS bukan sebagai lembaga eksekutor,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq mengapresiasi keberadaan Dewan Pendidikan dan meyakini keberadaan lembaga tersebut akan berkonstribusi dalam memajukan pendidikan di daerah ini.

Dengan banyaknya unsur yang terlibat kata Rafiq, maka permasalahan pendidikan di daerah ini akan tertangani dengan baik, seraya berharap DPRD dan Dewan Pendidikan dapat bersinergi. “Kami akan memberikan dukungan agar kerja-kerja Dewan Pendidikan berjalan maksimal,” pungkasnya.

BACA JUGA  Ungkap Puluhan Kasus Anak, Kasat Ivan Terima Penghargaan Nasional

Hadir dari Dewan Pendidikan selain Ketua dan Sekretaris, juga sejumlah anggota yakni Erma Suryani M.Pd, Dr. Umar, Junaida Iriani S.Pd, Sanapiah S.Pd, Sri Wahyu Hidayati S.Psi, Jhon Kenedi M.Pd dan Ubaidullah, M.Pd. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.