Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Selain menyinggung permasalahan sampah dan Tenaga Honorer, Jubir Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si,. juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi terhadap semua potensi PAD.
“Pansus meminta Pemda mengoptimalkan potensi PAD, pemungutan harus dilakukan kepada wajib pajak, wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan menggunakan teknologi,” ujar Ketua Fraksi PKS Adizul Syahabuddin selaku Jubir Pansus saat menyampaikan Laporan pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (18/07/2023).
Menurut Adizul sapaan akrab Politisi yang juga anggota DPRD dua periode ini, penerapan E-Parkir atau Epayment yang dicanangkan Pemda perlu dievaluasi dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
“Penerapan pada objek pajak dan retribusi parkir, hotel dan restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), dan Event MXGP Samota tahun 2022 diharapkan sebagai pengungkit sektor pendapatan di daerah kita,” jelasnya.
Lanjut Adizul yang juga Caleg DPRD 2024 Dapil 4 Sumbawa ini, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 205.487.897.778, namun tidak mencapai target dan terealisasi Rp. 172.421.789,533 atau 83,91%.
Kemudian, terkait dengan dana transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil yang terealisasi Rp. 78.629.366.322 atau 93,13%, Pansus DPRD mengharapkan agar dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar ada peluang bertambahnya dana transfer pada tahun mendatang.
Sementara untuk pendapatan hibah sebesar Rp. 27.072.217.437, Pansus DPRD berharap pemanfaatan hibah tersebut berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian dari realisasi hibah tersebut perlu juga dilakukan evaluasi dan monitoring agar usaha masyarakat yang dibiayai dari hibah itu dapat berkelanjutan.
“Pansus berharap, agar semuanya selaras dengan semangat dalam mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mencapai 64.730 orang (13,68%) dan masih di bawah angka Provinsi NTB (14,14%) dan di atas Nasional maka dalam perencanaan anggaran mendatang harus mendapat prioritas guna menekan angka kemiskinan,” pungkas Adizul. (Nuansa)
