Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Masalah Gas Elpiji 3 Kg masih menjadi polemik di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa, mulai dari kelangkaan hingga adanya kecurangan.
Guna memastikan adanya kecurangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, turun langsung melakukan sidak di beberapa desa di Kecamatan Alas, siang tadi, Rabu (26/07/2023).
“Saya temukan orang yang bawa tabung gas berkarung karung, saat saya turun berdialog dengan warga secara langsung terkait kelangkaan gas elpiji belakangan ini,” ujar Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. kepada media ini.
Dari informasi yang diperoleh ketua Rafiq, ternyata berkarung karung tabung elpiji 3 kg itu, dibawa oleh yang bersangkutan dari luar desanya yang dibeli dari salah satu pangkalan.
“Artinya satu pangkalan gas elpiji yang bermain menjual dalam jumlah banyak dan dijual ke daerah lain. Sementara di daerahnya kekurangan stok, wajar saja sering langka,” ungkap Ketua DPC PDI-P Sumbawa ini.
Tidak hanya itu kata Ketua DPRD, akibat ulah oknum tersebut, harga gas elpiji melambung dan cukup tinggi di beberapa wilayah Alas.
“Gas elpijinya ngambil di satu pangkalan dari luar desanya harganya sampai dengan Rp35 ribu,” jelasnya.
Masih menurut ketua Rafiq, termasuk juga ada oknum yang bukan pangkalan dan bukan pengecer mampu menjual beratus ratus tabung setiap turun distribusi dari agen.
“Kecurangan ini yang harus di telusuri. Sebab Gas 3 Kg ini adalah barang subsidi yang harus kita jaga buat masyarakat tidak mampu. Secara kelembagaan kami minta pemda untuk lebih fokus mengawasi peredaran LPG bersubsidi ini. Bila perlu ayo kita bentuk tim yang melibatkan semua unsur, pemda, DPRD, kejaksaan, kepolisian, TNI, pengadilan dan unsur unsur lain yang di pandang perlu,” tegas Ketua DPRD.
Terkait hal ini, Ketua DPRD mengaku sudah mengidentifikasi dan telah mengantongi nama pangkalannya. Pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan memanggil pihak terkait.
“Nama pangkalannya sudah saya kantongi. Saya akan koordinasi dengan komisi 2 untuk adakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak pangkalan dan Pertamina serta pihak terkait lainnya,” pungkas Rafiq. (Nuansa)