Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Maraknya temuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akhir -akhir ini menjadi atensi serius Pemerintah Republik Indonesia termasuk di Kementerian Sosial RI.
Guna menyampaikan permalahan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. mendatangi kantor Kementerian Sosial RI dan rapat terbatas bersama Mensos Dr. (H.C.) Ir. TRI Tri Rismaharini, MT,.
Pada kesempatan tersebut Mensos Risma memberikan arahan agar daerah tidak lupa dan jangan abai dengan pemicunya atau penyebab kenapa para korban mau berangkat ke Luar Negeri (LN).
Menurut Mensos Risma, ada beberapa alasan para korban berangkat LN diantaranya karena kondisi ketidak berdayaan ekonomi, lingkungan sosial yang mendukung serta keyakinan bahwa nasibnya bisa berubah bila bekerja diluar negeri. Sehingga untuk mencegah berangkat keluar negeri agak sulit.
Sebaliknya jika para korban mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dalam negeri dengan penghasilan yang memadai maka itu bisa menekan keinginan bekerja di luar negeri.
Salah satu caranya adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya manusia yang ada.
Demikian poin rapat terbatas Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, SH,. bersama menteri Sosial Dr. (H.C.) Ir. TRI Tri Rismaharini, MT,. di Kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta, yang disampaikan kepada media ini, Kamis (10/08/2023).
Turut hadir pada Rapat Terbatas tersebut, jajaran Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Bupati Manggarai dan Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa.
Sementara, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. menjelaskan bahwa, TPPO ini sudah terjadi sebelum moratorium dilakukan sehingga langkah -langkah penguatan di masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga korban tidak tertarik menempuh jalur unprosedural dengan iming – iming mendapatkan pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri.
“Harus ada penguatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi warga kita yang tertarik menempuh jalur unprosedural dengan iming-iming gaji tinggi dan lainnya,” ujar Ketua Rafiq.
Memang tidak dipungkiri lanjut Rafiq, faktor kemiskinan, desakan ekonomi, terjerat hutang bisa menjadi pendorong untuk berangkat bekerja ke luar negeri ditengah tidak tersediaan kesempatan bekerja di dalam negeri.
Padahal kata Rafiq, di Kabupaten Sumbawa memiliki banyak potensi yang dapat diolah dan dikembangkan seperti pertanian, peternakan, perikanan, sektor industri Rumah Tangga, pertambangan, pelayanan Jasa dan sebagainya.
Mensos Risma pun kembali memberikan pandangan dan arahannya, bahwa keinginan bekerja keluar negeri adalah sebuah hasil dari melihat teman dan kepercayaan yang muncul dari dalam diri bahwa bekerja diluar bisa berpenghasilan tinggi. Bagi mereka yang berhasil biasanya mengikuti cara prosedural.
Namun yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana agar TPPO tidak semakin banyak dan mereka percaya bahwa bekerja di dalam negeri juga bisa berhasil salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memberdayakan perekonomiannya.
“Tugas kita sebagai pejabat Daerah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemberdayaan ini, hal ini tidak bisa dengan teori atau kata- kata saja, tapi dengan kerja nyata, memeras keringat, sehingga mereka percaya bahwa kita bisa berhasil,” jelas Mensos Risma.
Selain itu, Mensos Risma juga menerangkan bahwa, potensi alam di daerah setempat, karya atau kreativitas bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang cukup bahkan berlebih manakala ada kemauan kuat pemerintah dan seluruh pihak mengelolanya dengan baik dan lambat laun mereka merasa lebih baik dan nyaman bekerja di dalam negeri sebab bekerja di luar negeri penuh dengan resiko.
“Ayo kita bantu, kita ubah daerah kita menjadi daerah yang memiliki banyak peluang dan kesempatan berpenghasilan sehingga mereka tak lagi tertarik untuk bekerja diluar negeri melalui jalur yang tidak prosedural sehingga TPPO itu bisa diminimalisir,” ajak Mensos.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga mencontohkan bagaimana konsep pemberdayaan yang berhasil dilakukan ketika menjabat sebagai walikota Surabaya sehingga pemikiran untuk bekerja diluar negeri itu berkurang.
“Potensi apa yang bisa kita bantu untuk survive itu kita bantu, misalnya pemasaran, Packing, produk lain yang diproduksi dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa hidup dengan usaha tersebut,” jelasnya.
Atas arahan Mensos Risma, Ketua DPRD menyambut baik langkah kementrian sosial dalam membantu korban dan mencegah semakin berkembangnya TPPO.
“Ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita di daerah untuk mendapatkan program pemberdayaan, terlebih di Kabupaten Sumbawa ada 24 kasus yang terdeteksi TPPO, sehingga semangat untuk memerangi TPPO ini semakin kita perkuat melalui pemberdayaan masyarakat baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM dan sektor lainnya,” terang Rafiq yang juga Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa ini.
“Insya Allah akan kita tindak lanjuti arahan Bu Menteri sesuai dengan potensi alam yang ada dan kami membutuhkan pendampingan kepada masyarakat sehingga harapan kita bersama dapat tercapai,” pungkas Ketua KONI Sumbawa ini. (Nuansa/Ruf)
