Optimalisasi Peran Gubernur, Ketua Rafiq Rakor Bersama Forkopimda se-NTB dan Dirjen DAK

oleh -1765 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Dalam rangka mengoptimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. berkesempatan mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi NTB, Selasa (12/09/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Mataram NTB ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

Gubernur Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini diikuti oleh Forkopimda se-NTB dan Dirjen DAK dengan tema “Penguatan FORKOPIMDA dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”

Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, SH,. mengapresiasi kegiatan ini sebagai kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Daerah melalui Peran Gubernur NTB di seluruh wilayah Provinsi NTB sangat diharapkan.

Meskipun ini kegiatan perdana kata Rafiq, setidaknya ada oleh -oleh yang dibawa pulang sehingga keberadaan Forkopimda sebagai elemen penting dalam pembangunan Daerah membutuhkan sinergitas dan kolaborasi positif dengan Pemprov NTB sebagai wakil Pemerintah Pusat yang posisinya sangat strategis.

BACA JUGA  Bupati Sumbawa Teken Komitmen Akad Pembiayan Sindikasi Bersama Tiga BPD

“Kemampuan keuangan Daerah kita saat ini masih sebagian besar tergantung dengan Anggaran Pusat, sehingga diharapkan dana alokasi khusus di Daerah kita semakin bertambah dengan menyasar sektor pembangunan yang strategis yang menopang peningkatan PAD,” kata Rafiq kepada media ini.

Lanjut Ketua Rafiq, dengan hubungan dan sinergitas yang baik antar daerah akselerasi pembangunan dapat tercapai baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan.

“Peran Gubernur penting, sebagai pemersatu yang melakukan pembinaan agar persatuan kesatuan bangsa itu tetap terjaga, bagaimana penanganan konflik, mengembangkan kehidupan yang demokratis dan melakukan koordinasi antar kabupaten/ kota terlebih agenda Nasional seperti Pemilu, pilkada dan Pilpres mendatang membutuhkan suasana kekompakan Forkopimda dalam menjaga kondusifitas daerah,” jelasnya.

BACA JUGA  Wabup Sumbawa : Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak Masuk Dalam Program Pemerintah

Sementara, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE., M.Sc,. mengatakan, sejak dilantik oleh Presiden RI, yang pertama kali dipesankan dengan singkat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Gubernur adalah satu-satunya Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Oleh karena itu dengan instrumen yang cukup lengkap Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sangat tinggi kapasitasnya di daerah.

“Gubernur adalah pimpinan tertinggi di wilayah Provinsi hingga Kabupaten. Misalnya di Kabupaten Sumbawa ada Dinas Pendidikan yang mewadahi jenjang pendidikan dari perguruan tinggi hingga TK terkadang melupakan hal ini begitu juga di Kabupaten lainnya di NTB. Jadi, segala yang berkaitan dengan pemerintah dan perangkat yang ada dari pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat misalnya dinas Pendidikan,” terang Gub Zul.

Dikatakannya, dibutuhkan kekompakan Forkopimda dengan elemen TNI, Polri Kejaksaan dengan pemerintah pusat dibutuhkan sinergi yang luar biasa dengan pemerintah daerah kabupaten /kota akan bisa membangun daerah.

BACA JUGA  Dari 157 Desa di Sumbawa, Delapan Sudah Merampungkan APBDes 2023

“Hubungan itu terbangun tidak harus dengan acara-acara formal, tetapi secara tidak formal juga penting dan sejauh ini dengan kekompakan kita akan mampu menjaga dan membangun NTB. Alhamdulillah sampai saat Ini tetap kompak dan kondusif,” ungkap Bang Zul.

Adapun hasil rapat diperoleh kesimpulan, pertama bahwa GWPP menjadi bagian yang penting dalam menyambung komunikasi Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Pusat.

Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dibicarakan secara Arif antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.

Ketiga, terkait dengan hubungan program mandatory dari pemerintah pusat yang menjadi delegasi dalam pembangunan dibutuhkan sinergi dan akselerasi dengan pemerintah daerah.

Keempat, terkait dengan agenda pemilu pilkada dan pilpres, daerah diharapkan sudah siap dengan sumber anggaran dan keenam kewajiban dalam menjaga kondusifitas daerah menjadi tanggung jawab bersama. (Nuansa/R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.