Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa, akan menggelar rapat lintas komisi membahas netralitas Aparatur Sipil Negara menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024 mendatang.
“Kita harus segera melaksanakan rapat lintas komisi membahas netralitas ASN di Lingkup Pemda Sumbawa,” ungkap Anggota DPRD Fraksi PDI-P, Muhammad Tayeb menyoal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pileg maupun Pilpres yang akan datang, Jum’at (27/10/2023).
“Sekarang kita ini sudah masuk ke tahapan-tahapan (pileg). Dan hanya tinggal pengumuman saja,” ujar Tayeb.
Politisi PDI-P ini meminta, agar dalam proses Pileg, ASN tidak terlibat agar pesta demokrasi dapat berjalan jujur dan adil.
“Saya ingin menyampaikan kepada pak bupati sumbawa, Ketua DPRD agar jangan ada keterlibatan ASN di dalam pesta demokrasi kita ini. kita sangat berharap pemilu ini Jurdil,” jelasnya.
Tayeb mengaku, telah mengantongi data dan nama, baik ASN, kepala desa maupun perangkat daerah yang diidikasikan terlibat.
“kita semua tahu yang tidak boleh terlibat dalam kampanye maupun dalam politik adalah Perangkat daerah maupun pegawai BUMN. saya mohon dengan hormat pak bupati, agar jangan ada keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi yang akan datang,” katanya.
Selain Rambo sapaan M Tayeb, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Hamzah Abdullah juga setuju dengan pernyataan Muhammad Tayeb.
Menurutnya, ada indikasi di lapangan, pejabat yang esselonnya bagus, eselon II. Suka cawe-cawe, dan suka cuap-cuap. Pesta demokrasi ini, musti dijalani dengan riang gembira serta sejuk dan nyaman.
“Menghadapi pesta demokrasi ini seharusnya kita hadapi dengan riang gembira. Tapi kalau ada pejabat yang suka cawe-cawe, karena ada anaknya, karena ada ponakannya dia cawe-cawe, cuap-cuap. Ada indikasi ada tekanan kepada yang dibawahnya. Kita inginkan di Sumbawa ini dalam menghadapi pesta demokrasi yang senap-semu nyaman-nyawe. Tapi kalau ada yang begitu, tidak mungkin kita dapatkan sumbawa yang senap-semu nyaman-nyawe,” ungkapnya.
Hamzah berharap, bupati sumbawa dapat memberikan pembinaan kepada oknum ASN yang bersangkutan. Agar terjaga netralitas ASN dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Sumbawa Syamsul Fikri, AR, S.Ag, M.Si,. juga meminta agar hal tersebut dapat menjadi perhatian Bupati Sumbawa. Fikri menginstruksikan agar memanggil pihak terkait untuk menggelar rapat lintas komisi.
“Agar pak bupati nyaman bekerja, Saya menginstruksikan untuk memanggil bawaslu, inspektorat, dan sekda untuk menggelar rapat lintas komisi,” pungkasnya. (Nuansa)
