Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat dengar pendapat umum terkait Peningkatan Jalan Olat Rawa – Tanjung Bele dan Peningkatan Jalan Propok – Batu Soan. Kamis, (26/10/2023)
Hadir dalam Hearing tersebut elemen dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, PPK Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Camat Moyo Hilir, Camat Buer.
Hadir pula, Direktur PT. Nat Karya, Direktur CV Meredian Pasific, Konsultan Pengawas Pengawas PT. Kartipan Cipta Konsultan, Kades Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Kades Propok Kecamatan Buer dan Ketua Lembaga Pencari Keadilan ( LPK ).
Dalam Hearing yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III Edy Syarifuddin, S.Pd,. tampak bahwa masyarakat Olat Rawa memiliki komitmen untuk menjaga kondusifitas sehingga pembangunan tetap berlanjut.
Demikian pula Komisi III meminta Dinas PUPR untuk mengecek progres pengerjaan Jalan Olat Rawa-Tanjung Bele. Komisi III juga akan menjadwalkan turun lapangan guna meninjau secara langsung.
Diketahui selama Hearing, Masyarakat Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir berkomitmen untuk menjaga kondusifitas khsususnya selama pengerjaan ruas jalan Olat Rawa Tanjung Bele. Saat ini, ruas jalan sepanjang sekitar 6 km tersebut sedang dalam proses pengerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Dian Sidhartha, ST., MM,. mengatakan, setiap pengerjaan tuntas dilakukan, maka akan dilakukan uji mutu.
“Kurang-lebih volume akan dilakukan pengecekannya. Ada tahapan uji mutu nanti, semua yang terpasang akan dites,” jelas Dian.
Sementara, Kepala Desa Olat Rawa, Supianto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dengan realisasi pengerjaan jalan tersebut. Dan jika memungkinkan, tahun depan diminta untuk menuntaskan sisa sepanjang sekitar 3 km menuju dua dusun.
“Kami juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas di desa kami. Dan secara kasat mata, bila dibandingkan dengan pengerjaan yang sebelumnya, pengerjaan yang dilakukan saat ini lebih baik,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Rusli, Ketua BPD Olat Rawa, menurutnya, masyarakat Olat Rawa bersyukur akses jalan saat ini sudah baik, dan itu melewati perjuangan yang sangat lelah dan warga keberatan persoalan ini sampai ke DPRD Sumbawa.
“Kami masyarakat Olat Rawa tidak ingin dicap sebagai masyarakat bikin-onar, karena ulah oknum-oknum tertentu yang mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Sumbawa. Sebab sebelumnya, proyek tersebut telah dikawal dari proses awal hingga realisasi,” ungkapnya.
Camat Moyo Hilir, Ulumuddin mengatakan, pemerintah kecamatan intens berkoordinasi dengan Dinas PUPR, bahkan ke provinsi terkait pengerjaan jalan tersebut.
“Kami tetap memikirkan kepentingan masyarakat, dan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintahan Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan dan masyarakat,” katanya.
Ulumuddin meminta, semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang baik terhadap pemerintah Desa maupun kecamatan. Sebab pemerintah tentu tidak menginginkan terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Karena kita juga berhajat untuk membangun kabupaten Sumbawa. (Persoalan) ini harusnya tidak sampai ke dewan,” ucapnya.
Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR,. S.Ag,. M.Si,. mengatakana, saat ini proyek ataupun program pusat alergi diturunkan ke Sumbawa. Sebab Kabupaten Sumbawa, dipandang oleh pemerintah pusat tidak siap atau tidak kondusif untuk menerima proyek-proyek besar.
“Saya berkewajiban agar ini tidak gaduh. Jangan sampai ini diblack-list. Agar proyek ini tetap turun. Biarkan ini jalan, kalau tidak sesuai kami yang akan ambil tindakan. Jaga kondusif di Desa Olat Rawa,” pungkas Fikri. (Nuansa)
