JAKARTA, NuansaNTB.id– Kunjungan Ketua DPRD Sumbawa bersama Camat Plampang dan sejumlah kepala desa ke Kementerian PUPR di Jakarta, sangat bermanfaat.
Selain mendapat informasi langsung soal kepastian realisasi usulan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 terkait pembangunan ruas jalan Lenangguar-Teladan, pembangunan ruas jalan Sebedo Dalam-Bukit Planing dan pembangunan jalan baru Samota, juga mendapat wawasan mengenai strategi mendapatkan program pusat.
Ketua Tim Pendukung Kegiatan Jalan Daerah Wilayah Timur Dirjen Bina Marga, Evrillisia Rahayu ST., MT, saat menyambut kedatangan rombongan Ketua DPRD Sumbawa, memberikan pengetahuan terkait usulan program ke Kementerian PUPR.
Dijelaskan Rahayu–sapaannya, bahwa untuk usulan mendapatkan bantuan di Kementerian PUPR, dapat memanfaatkan Aplikasi SITIA. Untuk lulus list, ada kriteria yang harus dipenuhi.
“Maksimal 100 Milyar untuk satu daerah sebab ada batasan waktu pelaksanaan. Untuk usulan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan di-aploud di aplikasi SITIA. Untuk 2024 selain masukan dari Pemda juga ada direktif dari Presiden, DPR dan Menteri yang akan kami proses,” ungkapnya, Rabu (04/10/2023).
Lanjutnya, skema yang bisa dilakukan pusat ke daerah, selain DAK dan Inpres, juga usulan langsung dari desa dengan dukungan DPRD sebagai lampiran dan dibantu dokumen PKRMS yang dibuat oleh dinas. Sebab NTB sudah menjadi percontohan dalam penerapan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS).
PKRMS merupakan alat bantu untuk mendukung perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan daerah (jalan provinsi dan jalan kabupaten). Aplikasi sistem program PKRMS adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk bisa dioperasikan dengan mudah, guna mendukung manajemen aset jalan, perencanaan, pemrograman dan persiapan pekerjaan pemeliharaan aset untuk jalan daerah, khususnya jalan Provinsi dan Kabupaten.
“PKRMS membutuhkan data jalan standar yaitu, atribut ruas jalan dan data reference points, inventaris, kondisi dan data lalu lintas. (Opsional) Data Centre line GPS dapat diimpor ke PKRMS untuk memfasilitasi pemetaan dasar dan informasi perencanaan ke aplikasi pemetaan eksternal,” jelasnya.
“Bapak bisa datang ke Balai Jalan atau Dinas PUPR Kabupaten untuk dibantu buatkan PKMRS-nya apalagi NTB menjadi percontohan tingkat nasional, dijelaskan data dan kondisi jalannya lalu diinput dalam aplikasi, dan itu bisa tanpa pakai uang,” tuturnya.
Untuk jalan lingkungan, kata Rahayu, merujuk kepada jalan primer atau sekunder. “Atas proposal yang kami terima hari ini, tinggal dilengkapi dengan PKRMS-nya dan apapun persiapanya harus dilengkapi, jika demikian mudah untuk didorong anggarannya karena dokumen teknisnya sudah siap,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. mengapreasiasi apa yang menjadi kebutuhan dan kelengkapan pembangunan jalan daerah.
“Kami sangat senang karena mendapatkan informasi yang baru, bahwa daerah hingga desa diberi peluang oleh pusat untuk mengajukan usulan dengan memenuhi syaratnya, termasuk pembangunan jalan lingkungannya. Inilah yang akan kami koordinasikan kembali sepulang dari Jakarta dengan OPD terkait di Sumbawa,” pungkasnya. (Nuansa)
