Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Anggota DPR RI yang juga Ketua Badan Legislasi (Baleg), Dr Supratman Andi Agtas, SH,. MH,. menegaskan bahwa isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih liar dan hanya isu elit 5 tahunan yang hadir setiap Pemilu.
Menurut Ketua Baleg 2014-sekarang ini, dokumen PPS belum pernah terlihat dan belum pernah dibahas di Prolegnas, sehingga hal yang tidak mungkin bisa terbentuk.
“Saya adalah Ketua Baleg dari 2014 hingga sekarang, dan setau saya selama saya menjabat, dokumen PPS belum pernah saya lihat. Silahkan bantah saya!! Jadi, jangan jadikan isu PPS hanya untuk menarik simpati rakyat, kasihan rakyat,” ujarnya saat ditemui media ini di Hotel Transit Sumbawa, Kamis (11/01/2024).
Jujur kata Anggota DPR RI 2 Periode asal Sulawesi Selatan ini, saya hadir di Pulau Sumbawa bukan untuk membawa isu PPS namun bila masyarakat menginginkan agar PPS ini terbentuk maka saya akan bantu pengurusan dokumennya mumpung masih menjabat Ketua Baleg DPR RI.
“Tanggal 30 Januari ini saya akan menghadirkan tim badan keahlian DPR RI dan mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa Universitas Pulau Sumbawa dengan melibatkan Universitas Samawa (UNSA) serta Universitas Nahdatul Wathan untuk mengajak akademisi terlibat dalam pembuatan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang sehingga akan membuat akreditasi universitas bersangkutan akan lebih baik,” terangnya.
Tinggal mau disambut atau tidak, saya serahkan sepenuhnya kepada para pimpinan universitas tersebut. Ini seluruh Indonesia, universitas negeri maupun swasta menginginkan bisa terlibat.
Selain itu lanjutnya, 23 Januari mendatang akan ditandatangani naskah kerjasama dengan universitas Mbojo dan universitas Muhammadiyah dan 31 Januari 2024 direncanakan dengan Universitas Cordova KSB.
“Sekali lagi, saya hadir di Pulau Sumbawa bukan untuk menjual isu PPS yang selama ini digaungkan setiap 5 tahunan, tetapi karena murni diutus oleh Partai untuk mencalonkan diri di NTB 1, mau siapapun yang terpilih nantinya harapannya jangan hanya menjanjikan yang mereka tidak berada di dalamnya. Masalah pembentukan provinsi baru ini biarpun Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak bisa mengintervensi karena bukan kewenangannya dan itu harus melewati saya karena saya ketua Baleg DPR RI. Bila dokumennya lengkap maka akan kita bahas tapi dokumennya belum ada? Silahkan bantah pernyataan saya ini!!,” tegasnya.
Dr Supratman juga mengajak, jika dokumen PPS sudah ada, mari kita bersama-sama memperjuangkan bila memang ingin terbentuknya PPS sebab itu harus dilakukan secara kolaborasi bukan oleh pribadi orang perorang.
Untuk diketahui ungkap Dr Supratman, Informasinya PPS ini baru diketahui ketika dirinya pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Bima, sehingga ia menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
“Tidak harus menjual isu PPS untuk diterima oleh masyarakat Pulau Sumbawa karena banyak program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang bisa kita bawa ke Pulau Sumbawa tanpa harus menjual isu Pembentukan Pulau Sumbawa,” ungkapnya.
Meski demikian, Anggota Komisi VI DPR RI ini mengakui akan kiprah orang-orang hebat asal Pulau Sumbawa seperti Prof Din Syamsuddin, Hamdan Zoelva, Prof Anwar Usman, Fahri Hamzah dan lainnya.
“Khusus Pak Fahri Hamzah sudah semestinya Anggota DPR RI lantang seperti beliau,” pungkasnya. (Nuansa)
