Cawe-cawe Presiden Jokowi, Daerah Kena Imbasnya !!!

oleh -1945 Dilihat
oleh

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Ketua PD KAMMI Sumbawa, La Ode Agustamil menyayangkan banyaknya laporan yang menunjukan keterlibatan presiden serta jajaran kabinetnya dalam kontestasi pemilu kali ini.

Menurutnya, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia di pertujukan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu 2024.

“Teater yang dipertujukan ala Presiden Jokowi melucuti Demokrasi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah pusat sebagai center kebijakan seakan memberikan afirmasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk terlibat juga di dalam cawe-cawe di daerahnya,” ujar La Ode kepada media ini, Selasa (13/02/2024).

Atas adanya cawe-cawe tersebut kata La Ode, dikhawatiran akan adanya polemik besar. Kekhawatiran ini tentu bukan asumsi belaka beberapa daerah. Adanya penunjukan Pj Gubernur, Walikota/Bupati yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri dengan persetujuan oleh Presiden menjadi sasaran empuk untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi hari ini, pungkasnya

BACA JUGA  Ketua KPU Sumbawa Lantik 120 Anggota PPK Terpilih

“Ditambah netralitas perangkat desa dipertanyakan dengan adanya Dukungan perangkat desa ke Prabowo-Gibran dinilai tidak patut” ungkapnya dikutip dari Kompas.id, 19/11/2023.

Lanjutnya, dengan terang benderangnya presiden dan jajaran kabinetnya mempertujakan dukungan salah satu paslon mencederai dan melucuti nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun. Tentu yang terdampak adalah masayakat Indonesia.

Tidak menutup kemungkinan praktek seperti ini akan dilakukan secara gamblang juga pada pemilihan tingkat provinsi, kota/kabupaten yang akan berlangsung. Hal ini tidak adanya tindakan tegas dan netralitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tambahnya.

“Mahasiswa, buruh, masyarakat, bahkan akademisi (Guru Besar) sudah bersuara lantas siapa yang didengarkan oleh presiden Jokowi???, katanya.

Pemilihan umum tinggal menghitung jam akan diselenggarakan. Akumulasi dari polemik dan gimmick politik yang dipertontonkan tentunya menjadi pegangan dan pengawalan masyarakat indonesia dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan adil.

BACA JUGA  Kabupaten Sumbawa Ditetapkan Sebagai Salah Satu KTN di Indonesia

“KAMMI menyerukan penegakan hukum yang tegas, transparansi penuh, dan pengawasan independen untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik,” tegasnya.

Selain itu kata La Ode, KAMMI juga meminta agar semua unsur terlibat dalam proses demokrasi, mempertahankan nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Terkhusus masyarakat ditingkat desa yang selalu dijadikan objek politik 5 tahunan.

“KAMMI meminta agar setiap warga negara memiliki haknya untuk memberikan suara tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Sudah saatnya desa tidak tinggal diam melihat demokrasi dilucuti oleh penguasa hari ini,” pungkas La Ode. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.