Menakar Kelayakan Incumbent Sebagai Kontestan Dalam Pilkada Sumbawa Mendatang

oleh -740 Dilihat
oleh

Opini, Oleh: Ariel_ggk (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, disebutkan bahwa tahapan politik baru akan dimulai pada bulan agustus mendatang. Peraturan ini berlaku untuk seluruh daerah propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan rincian 37 propinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Kendatipun proses pemilu dalam kalender KPU masih menyisakan waktu beberapa bulan lagi, namun riak serta riuh politik agaknya mulai hangat dan bergemuruh di hampir semua daerah tidak terkecuali Sumbawa.

Sama halnya daerah lain, masyarakat kabupaten Sumbawa menyambut baik proses pilkada mendatang. Belakangan berbagai tokoh potensial Sumbawa yang dirasa akan “mampu” menahkodai kapal bermuatan setengah juta penduduk tersebut mulai berseliweran membanjiri media-media lokal baik online maupun offline. Sejauh pengamatan penulis, pilkada tahun ini memiliki banyak kemiripan dengan pilkada sebelumnya, misal dilihat dari komposisi tokoh/figure yang coba dimunculkan ke ruang-ruang publik oleh beberapa kalangan. Tidak banyak yang beruba, mereka semua pemain lama.

Tanpa bermaksud menegasikan peluang dan kapasitas tokoh-tokoh lain, secara spesifik penulis dalam kesempatan ini akan coba mengulik kinerja serta capaian dua tokoh sentral kabupaten Sumbawa yang saat ini kebetulan masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Persentase keberhasilan dan realisasi program selama memimpin akan digunakan penulis sebagai indicator untuk menilai seberapa layak keduanya maju sebagai kontestan dalam pilkada pada November mendatang.

BACA JUGA  Partai Gelora Indonesia "THE JOURNEY"

Berikut 10 program unggulan di masa pemerintahan bapak Drs. H. Muhammad Abdullah dan ibu Dewi Noviany S.Pd.,M.Pd (Mo-Novi):

1) Pemberian SK dan insentif bagi GTT, PTT, guru paut dan tenaga kesehatan.
2) Peningkatan layanan kesehatan dan ambulan desa.
3) Menjamin ketersediaan beni berkualitas, pupuk, kesetabilan harga, bantuan peralatan bagi nelayan, pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan.
4) Penggeratisan label BPOM, label halal, jaminan pemasaran bagi UMKM, bantuan kemandirian bagi komunitas milenial dan pelaku ekonomi kreatif.
5) Membuka 10.000 lapangan pekerjaan, pelatihan serta sertifikasi gratis bagi tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang las dan tukang listrik.
6) Pelayanan masyarakat satu pintu di tingkat kecamatan.
7) Pemberian insentif bagi guru ngaji, ptugas rumah ibadah, RT/RW, linmas dan petugas posyandu.
8) Pengembangan pariwisata sejarah dan budaya Sumbawa.
9) Peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi PDAM.
10) Pemantapan infrastruktur wilayah (jalan, irigasi dan tempat pembuangan akhir sampah).

Secara objektif penulis mengamati bahwa secara kuantitatif pemerintahan Mo-Novi telah berupaya melakukan realisasi atas 10 program unggulan tersebut, akumulasi angka menunjukan bahwa paling tidak telah terjadi peningkatan dalam hal jumlah/jenis kegiatan yang direalisasikan terhitung sejak dilantik pada april 2021 lalu hingga awal tahun 2024 ini. kita memang harus berfikir realistis, bahwa pemerintahan diera krisis dan pandemi pastinya akan berjalan lebih rumit jika dibanding era normal. Sungguhpun demikian, Patut kita apresiasi pula bahwa upaya dan keseriusan pemerintah telah mengantarkan kabupaten Sumbawa kepada berbagai penghargaan bergengsi tingkat nasional pun regional. Beberapa diantaranya penghargaan BKN award, penghargaan indonesia halal industry award (IHYA), hingga yang terbaru adalah penghargaan Adipura dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). Akumulasi capaian tersebut setidaknya dapat sedikit menjawab rasa penasaran sebagian besar masyarakat Sumbawa yang hingga hari ini terus bertanya “apa yang sudah dilakukan pemerintah?”

BACA JUGA  Ketua Baleg DPR RI Dr Supratman Tegaskan Isu PPS Masih Liar, Silahkan Bantah

Perlu digaris bawahi, bahwa kalimat apresiasi yang disampaikan penulis tidak lantas menghapus citra-citra negarif pemerintahan. penulis juga tidak menafikan bahwa untuk ukuran “Sumbawa Gemilang Berkeadaban” kinerja pemerintah bahkan hingga saat ini masih terlalu kurang. Masalah pertanian, masalah kesehatan, masalah air bersih, masalah lingkungan, masalah pendidikan dan banyak lagi masalah-masalah lain yg menunggu perhatian serius pemerintah. Terlalu dini untuk menyimpulkan GAGAL, tetapi pesimis karena melihat kenyataan yang terjadi itu sangat wajar.

Dalam tulisan ini, penulis menolak hanya terjebak pada pendekatan positivistik (angka-angka). Dalam artian keberhasilan pemerintahan tidak kaku pada apa dan berapa program yang telah direalisasikan (kuantitatif) tetapi juga melihat sejauh mana program tersebut mampu menyentuh dimensi-dimensi vital dalam kehidupan masyarakat (kualitatif). Meminjam kalimat Ibnu Khaldun “memimpin bukan hanya tentang membangun dan memerintah, juga keberpihakan” atau dalam istilah lain “pembangunan, kebermanfaatan dan keadilan” ketiganya tidak boleh dipisahkan.!

BACA JUGA  Keabsahan Lebe' Sebagai Wali Dalam Perkawinan di Kabupaten Sumbawa

Tentang keberhasilan dan kinerja pemerintahan (Mo-Novi) dalam mewujudkan visi Sumbawa gemilang yang berkeadaban, penulis secara saksama melihat ada celah yang cukup lebar untuk diapresiasi juga dikritisi. Salah satu hal yang dirasa menarik dan penting untuk disoroti dari perjalanan politik keduanya dalam tiga tahun terakhir adalah keinginan kuat untuk kembali menjadi penguasa, bukan lagi sebagai kawan seperjuangan melainkan sebagai lawan politik. Jika dicermati lebih jauh, sejak awal keduanya telah menunjukan ekspresi-orientasi politik yang berbeda. Phenomena inilah yang belakangan bagi penulis justru menjadi salah satu faktor penghambat (tarik-ulur) program dan kebijakan di internal pemerintahan kabupaten sumbawa, adanya perilaku “curi-curi pandang” untuk kepentingan politik elektoral masing-masing. Sederhanya, kebijakan tidak lagi tentang kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, tetapi sebarapa mampu kebijakan tersebut mengangkat elektabilitas tokoh.

Sangat disayangkan bahwa beberapa program penting yang seharusnya menjadi magnum opus (karya besar) dalam perjalanan pemerintahan saat ini tidak berjalan maksimal, setumpuk janji-janji politik masih menunggu untuk segera ditunaikan. puncaknya, bahkan hingga akhir-akhir masa bakti Mo-Novi, rillis berbagai lembaga survey menunjukan tingkat kepuasan masyarakat masih berada di angka memperihatinkan. Akhirnya, prihal layak atau tidaknya mereka maju di pilkada mendatang, wallahualam. Masyarakat Sumbawa sepertinya dapat menilai dengan objektif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.