Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Terkait dengan LKPJ kepala Daerah tahun 2023, Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan pembahasan bersama Anggota pansus dan pemerintah daerah, Selasa (26/03/2024).
Ketua Pansus Ahmadul Kosasi, SH,. menyoroti beberapa hal diantaranya masalah rumah tidak layak huni konektivitas perumahan dengan fasilitas umum dan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sumbawa.
“Satu hal yang penting dan perlu kami sampaikan, yakni terkait dengan semakin menjamurnya pembangunan perumahan atau BTN, namun tidak dilengkapi dengan penyediaan fasilitas umum, seperti tanah makam, fasilitas pendidikan, sumber air bersih, RTH dan lain sebagainya, Kami memandang penting agar rekomendasi perijinan perumahan tersebut dari Dinas PUPR sebagai leading sektor untuk memastikan ketersediaan fasilitasi umum tersebut sebelum pembangunan perumahan dilakukan,” ujarnya.
Kemudian lanjut Ahmadul mengingat keluhan cukup banyak disampaikan oleh warga perumahan yang tidak dapat menguburkan jenazah warganya di pemakaman umum sekitar lokasi perumahan, akibatnya mereka harus menguburkan jenazah di tempat asal mereka. Demikian juga dengan fasilitasi umum lainnya, seperti ketersediaan sumber air dan fasilitas pendidikan, juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan ketersediaan, karena setiap permasalahan yang terjadi sekarang ini dan akan datang, akan berujung kepada tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikannya.
Masih kata Ahmadul, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pansus menekankan agar pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan secara rutin, berdasarkan pantauan juga, ada beberapa lampu jalan mati dan jalan mengalami kerusakan parah, sehingga diharapkan dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas jalan.
“Oleh karenanya, ditengah keterbatasan fiskal daerah saat ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga bisa diberikan anggaran yang memadai. Selain itu, yang penting juga mendapat perhatian Pemerintah Daerah, yakni terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun lalu namun sampai saat ini belum dapat tertangani salah satunya Jembatan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu, Cekdam Pengkareng Orong Tete Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Cekdam Orong Bageloka Desa Lito, dan beberapa infrastruktur lainnya agar segera berkoodinasi dengan BNPB dan instansi terkait lainnya di provinsi dan pusat, mengingat pentingnya infrastruktur tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat.
Ditambahkan oleh Muhammad Fauzi SAP. Sebagai Anggota Pansus juga berharap kepada pemerintah, untuk memperhatikan millenial dalam mendapatkan rumah karena mereka termasuk kesulitan dalam mendapatkan rumah.
“Lebih dari setengah juta masyarakat NTB belum punya rumah, dan tidak hanya di kota tetapi di kampung juga kesulitan buat rumah oleh karena itu perlu diberikan kemudahan bagi millenial pada tahun 2025 dan seterusnya mendapatkan rumah. Demikian pula melakukan terobosan mengangkat status jalan nonstatus, agar dapat diintervensi melalalui dana yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pusat, terutama jalan-jalan yang ada di wilayah kecamatan dan perdesaan.
“Demikian juga terhadap jalan-jalan kabupaten, Pansus mendorong agar menjadi perhatian serius pemerintah seperti ruas jalan Maronge-Labuhan Sangoro yang setiap tahunnya selalu menjadi keluhan masyarakat karena tergenang air dan lumpur, agar dapat carikan solusi sehingga masalah tahunan terhadap jalan tersebut dapat diatasi. Selain itu, Jalan Osap Sio di Kelurahan Uma Sima, juga menjadi masalah tahunan pada setiap musim hujan, selain banjir dan lumpur yang menggenangi jalan, juga kerap menjadi alur tumpukan sampah masyarakat, Kami mendorong pemerintah untuk segera mengantisipasi dengan melibatkan seluruh stakholder terkait. Karena perbaikan jalan akan berimplikasi terhadap bangunan pemukiman warga setempat, tentu harus ada solusi terbaik agar jalan dan lingkungan menjadi lebih baik.
Atas hal tersebut Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Pipin Sakti Bitongo ST M.Eng mengatakan bahwa terkait dengan rumah layak huni di kabupaten Sumbawa masih sekitar 37.000 rumah yang tidak layak huni. Dari jumlah tersebut ada 10.000 yang masih bergabung beberapa KK didalamnya. Solusinya dari Dinas PRKP ada kegiatan perbaikan Rumah tidak layak huni setiap tahunnya, Selain itu juga dari Kementerian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) yang Sumbernya dari BAZNAS, APBD. Kaitan dengan pembangunan BSPS bergantung dari alokasi Pusat atau kementerian. Sampai dengan sekarang tahun ini belum ada keterangan berapa lokasi yang akan dibangun.
Untuk rumah tidak layak huni tahun ini ada anggaran untuk 90 unit dengan anggaran sebesar Rp,1.020.000.000 dan sedang berproses untuk melakukan verifikasi. Setelah ada hasil verifikasi akan ditindaklanjuti dengan SK Bupati Sumbawa dan akan membentuk kelompok dan Masing masing kelompok dari beberapa rumah yang mendapatkan kegiatan dan anggaran akan langsung diberikan kepada kelompok.
Sementara untuk air minum kami dapat informasi saat ini ada Rakor bersama Ditjen Cipta Karya, BPPW, BWS NT 1 dan Pemkab Sumbawa membahas rencana pembangunan SPAM Ai Ngelar sebagai ikhtiar memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Sumbawa Besar.
Sedangkan kesedian perumahan bagi keluarga kurang mampu ada rumah subsidi (murah) di Kabupaten Sumbawa cukup banyak dibangun, kaitan dengan Fasum seperti makam memang perijinan tidak ada hubungannya dengan PRKP. “Meskipun demikian ini merupakan hal menarik untuk diperhitungkan mungkin perlu dimasukkan dalam persyaratan perijinan disiapkan Fasum Seperti masjid, sekolah, TPU. Diketahui di kementerian ada subsidi untuk Fasum untuk perumahan yang jumlahnya diatas seratus unit” selanjutnya terkait dengan lampu penerangan jalan kami akan mengganti lampu yang ada dengan lampu LED sehingga usia pakainya lebih lama dan Kami membuka pengaduan digital (barcode) dengan mencantumkan nomor HP pengadu sehingga dapat diketahui titik lokasi lampu yang mati, katanya.
Ditambahkan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Muhammad Nurhidayat mengatakan bahwa Pemda telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk perbaikan Jembatan dan rumah yang rusak. ” Tahun lalu terjadi bencana alam yang membuat jembatan roboh dan rumah mengalami kerusakan yang masih, Dari pertigaan Kereke sampai daerah Brang Biji , Lito sudah kami kordinasi dengan provinsi dan diteruskan ke BNPB disana kita harapkan ada dana rehab dekon atau dana siap pakai (DSP) Kami diminta melalui e Proposal dan kita sampaikan. Sampai kemarin sore (25/3) kita diminta minta surat BPBD NTB yang didalamnya ada persetujuan Gubernur dan sudah kita dapatkan. Setelah ini ada pertemuan BPBD,PU, BPKAD zoom Meeting dengan BPBD, setelah zoom Meeting baru proposalnnya kita sampaikan ke kementrian untuk dilakukan penandatanganan kerjasama akan dianggarkan pembangunan 50 unit rumah yang ditanggung dengan dana DSP, setelah itu baru dilakukan penawaran tender.
Saat ini kami menunggu jadwal zoom meeting antara BPBD Sumbawa dengan BNPB. Untuk jembatan Lito dianggarkan Rp. 6,09 Milyar sedangkan untuk 50 unit rumah dianggarkan Rp 1,2 Milyar, dengan total anggaran Rp. 7,29 Milyar.
Demikian pula kejadian bencana di Kalabeso, Mapin dan Marente sudah ditangani. Kemudian jembatan antara Orong Telu dengan Lenangguar juga langsung kerjakan, pungkasnya. (Nuansa/**)
