Oleh Zulfikar Dimitri
Ketua Bappilu DPD Partai Nasdem Sumbawa
Sumbawa Besar, NuansaNTB.id – 29 April 2024
Di level local government, Pemilu diaktualisasikan ke dalam pranata Pemilukada sehingga Masyarakat dapat menentukan dan berpartisipasi terhadap arah kepemimpinan pemerintahan daerah. Melalui Pemilukada, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah terpilih diharapkan akan dirumuskan berdasarkan rasionalitas dan kebutuhan Masyarakat. Adanya kebijakan public yang menguntungkan Masyarakat merupakan muara dari perbaikan sistem demokrasi lewat Pemilukada.
Pemilukada dalam persfektif nilai mengandung arti adanya perbaikan sistem untuk melahirkan calon kepala daerah yang memiliki kualitas, mulai dari proses membangun komunikasi politik, seleksi dan penjaringan, hingga penetapan pasangan calon. Hal ini diharapkan akan menghasilkan figure pemimpin yang aspiratif, berkualitas, legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan ini akan selaras dengan akselarasi demokratisasi ditingkat Nasional. Artinya, demokrasi yang hadir akan berakar kuat sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.
Ada poin penting dalam Pemilukada yang pernah saya lalui dan cendrung mencederai demokrasi. Salah satunya adalah Pemilukada dianggap sebagai ajang atau arena adu kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang sehat secara lahir dan batin sebagai karakter yang mampu menjawab tantangan zaman, melainkan hanya menjadi pemimpin yang otoriter demi menyelamatkan keluarga dan golongannya. Ini menjadi catatan kelam proses pemilukada di Tana Intan Bulaeng, bahwa pemimpin itu tidak menghargai proses demokrasi yang terbentuk dan tumbuh di Tengah-tengah Masyarakat dan partai politik yang melahirkan Pemimpin tersebut.
Pada zaman presiden SBY, salah satu anggota watimpres Prof. Ryaas Rasyid pernah mengatakan bahwa pemilukada dianggap gagal dikarenakan sekitar 150 keluarnya izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden SBY. Artinya sekitar 20-an % dari jumlah seluruh kepala daerah hasil pemilukada bermasalah, terutama dengan hukum. Jangan salah bahwa kasus timah di kepulauan bangka Belitung itu bisa saja terjadi di daerah kita, mengingat potensi tambang yang begitu melimpah di Tana Intan Bulaeng namun tidak selaras dengan PAD daerah, lantas kemanakah aliran dana itu mengalir? Ini butuh pendalaman khusus semua pihak agar kepentingan kekuasaan harus selaras dengan kesejahteraan Rakyat.
Oleh karena itu peran terbesar yang harus dijalani oleh seorang pemimpin pemerintahan adalah bagaimana memberi suri tauladan yang baik bagi masa depan daerah, dengan pola-pola menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi. Pemahaman etika dan moral merupakan titik pijak terpenting dalam membangun Sumbawa, bahwa ada kesadaran antara pemimpin dan yang dipimpin untuk bekerjasama dan saling melengkapi tidak sekedar pada pola hubungan atasan dan bawahan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya harmonisasi dan keseimbangan dalam memajukan daerah, ini adalah pilihan apakah kita mau berubah atau akan berjalan ditempat? Masyarakatlah Penentunya !
Ayo Jadi Orang baik !!!
