Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Hingga hari ini DPP PKS belum mengeluarkan SK untuk Pilkada 27 November 2024 mendatang baik untuk Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa.
“PKS belum mengeluarkan SK untuk Pilkada Sumbawa. SK yang keluar hanya untuk Bang Zul (Zulkieflimansyah), itupun masih perorangan belum dengan pasangan,” ujar Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) H. Johan Rosihan, ST,. di rumah Aspirasi jalan Lintas PPN-Boak, Selasa (18/06/2024).
Dijelaskan Haji Johan sapaan akrabnya, PKS dalam mengeluarkan SK baik untuk Pilkada Gubernur dan pemilihan Bupati di daerah memiliki mekanisme yang harus dipatuhi oleh Bakal Calon.
“PKS adalah organisasi yang memilki struktur baik di daerah hingga ke pusat dan dalam mengeluarkan SK adalah kewenangan DPP. Bakal Calon harus patuh dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Terkait pencalonan Doktor Zul untuk Calon Gubernur NTB kata Haji Johan, sejauh ini PKS telah merestui dan telah mengeluarkan SK namun belum dengan pasangan.
“Jauh hari SK PKS untuk Bang Zul sudah keluar dan terkait deklarasi dengan Abah Uhel atau HM Suhaili, ST, DPP PKS juga sudah mendukung dan berharap pasangan ini akan tetap berlanjut hingga pendaftaran ke KPU namun semuanya masih terus berproses,” terang HJR.
Sementara untuk Pilkada Sumbawa lanjut Haji Johan, DPP PKS belum mengeluarkan SK baik untuk perorangan maupun pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Belum ada SK untuk Novi – Talif. Kalau urusan deklarasi yang akan digelar esok oleh Novi-Talif itu urusan pribadi dan PKS tidak terlibat sebab masih berproses dan Pilkada masih jauh,” tegas Haji Johan.
Dikatakan Haji Johan, untuk semua pasangan yang ada saat ini, belum satupun yang mendapatkan SK dari DPP Partai dan satu hal yang mesti diketahui karena rencananya akan ada konsolidasi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bila konsolidasi KIM hingga ke daerah maka pasangan yang ada bisa bubar dan inilah yang diwanti-wanti oleh PKS, meskipun ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau dan bisa jadi NTB menjadi salah satu pokus KIM.
“Kita tunggu saja bagaimana proses ini berjalan, toh Pilkada juga masih jauh serta usulan dari DPD PKS belum tentu disetujui oleh DPP karena yang mendaftar di penjaringan kemaren bisa saja tidak diusulkan oleh DPW meskipun DPD mengusulkan sebab ada beberapa mekanisme yang bisa dilalui. Bisa saja yang mendaftar lewat kami selaku ketua wilayah itu yang mendapat rekomendasi,” pungkas Haji Johan.(Nuansa/Ril)
