Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tinggal menghitung hari.
Namun hingga saat ini belum ada satupun pasangan calon yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bukti Persetujuan Parpol Kepala Wakil Kepala (BPP KWK) sebagai syarat mendaftar yang disetujui KPU.
Pasangan Calon Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Bakal Calon Wakil Gubernur Ir HW Musyafirin, MM atau Rohmi-Firin terus membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai politik baik di daerah (DPD, DPW) maupun di tingkat pusat (DPP).
“Kami terus intensif membangun komunikasi dengan Partai Golkar, Nasdem dan PKB. Komunikasi kami berjalan lancar dengan ketiga partai,” ujar Juru Bicara Rohmi-Firin, Junaidi Kasum, Senin (29/07/2024).
Menurut Junaidi, untuk dapat mengusung pasangan calon di Pilgub NTB, minimal harus mendapatkan dukungan parpol sebanyak 13 kursi di DPRD NTB sesuai persyaratan KPU.
Karena itu lanjut Junadi Kasum, komunikasi dengan parpol yang belum mengeluarkan rekomendasi terus dimatangkan. Apalagi elektabilitas Rohmi-Firin terus meningkat signifikan di berbagai wilayah.
Yang terbaru kata Junaidi, dua lembaga survei nasional, LSI Denny JA dan Poltracking mengungguli Paslon lain sehingga parpol lain terbuka kepada Rohmi-Firin.
“Survei nya tak lepas dari 39 persen elektabilitas Rohmi-Firin unggul dari Paslon lain. Tren positif survei ini dinilai memacu parpol melirik yang punya potensi menang. Partai Nasdem yang sudah memberi tugas Zulkieflimansyah juga membuka ruang ke kami untuk komunikasi. Partai Golkar komunikasi berjalan di level DPP,” jelasnya.
Adapun soal kabar Rohmi-Firin belum aman untuk meraih tiket Pilgub NTB, Junaidi Kasum membantah dengan tegas, sebab dari komunikasi yang dibangun di level DPP, justru akan banyak paslon yang sudah mengantongi surat tugas bisa terancam tidak diusung ketika survei mereka tidak naik-naik. Pun tidak mampu memperoleh dukungan koalisi parpol pendamping untuk menggenapi persyaratan kursi.
Junaidi Kasum meminta semua pendukung, simpatisan dan relawan tidak terpengaruh dengan isu liar di luar, yang menyebut Rohmi-Firin tidak bisa mendaftar di KPU. Dia menuding isu itu sengaja dihembuskan Paslon tertentu yang khawatir dengan kekuatan Rohmi-Firin.
“Kalau ada isu Paslon di NTB dikunci dengan head to head, itu adalah isu yang dibuat pihak sebelah yang sengaja membuat pemilih bingung. Itu adalah isu murahan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara mengutip dari media online POSMERDEKA.COM dimana, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Firadz Pariska, berujar partainya sudah merampungkan survei elektabilitas seluruh calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024.
Pemaparan survei akan dilakukan pada awal Agustus ini. Nanti semua calon kepala daerah yang sudah mengantongi surat tugas dari DPP Partai Golkar, diundang untuk melihat langsung survei mereka masing-masing.
“Untuk Pilgub NTB, sesuai arahan DPP, sebelum keputusan ditetapkan, maka partai akan melakukan komunikasi dengan sejumlah paslon hingga partai politik. Termasuk dengan Ibu Rohmi dan Pak Firin juga kami bangun komunikasi, bersama pimpinan parpol pengusung mereka di tingkat DPD yakni PDI Perjuangan dan Perindo. Pilkada Serentak butuh koalisi antar-wilayah di 10 kabupaten/kota di NTB,” jelas Firadz, Senin (29/7/2024).
Dia menyatakan Golkar tidak mau terbawa isu soal head to head atau sejenisnya, yang kini bermunculan di media sosial. Golkar jika mengajukan paslon tentu menarget harus menang.
“Kami enggak mau terserat ruang pembicaraan yang enggak produktif. Kami ingin menang, maka fokus kami adalah bagaimana membuat ruang Pilkada itu cair dengan paslon yang kami usung sendiri,” serunya menandaskan. (Nuansa)
