Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Menanggapi berita yang beredar termuat dibeberapa media online terkait pernyataan Ketua Dewan Pengarah Paslon Jarot-Ansori, H Asaat Abdullah.
Tim Hukum MO-BJS, Muhammad Isnaini, SH menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh H Asaat Abdullah selaku ketua dewan pengarah Paslon Jarot-Ansori merupakan kekhawatiran yang berlebihan, seakan- akan sejak dini menanamkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pilkada kali ini.
“Ini adalah penggiringan opini yang keliru, menciderai semangat ASN dalam bekerja dan apa yang seharusnya dikerjakan, bahkan hingga mencoba mempengaruhi PJS dengan jalur silaturrahmi,” ujar Muhammad Isnaini, SH, kepada media ini, Selasa (01/10/2024).
Dikatakan Ismu sapaan akrab Lawyer muda ini, penurunan spanduk- spanduk berbau Drs H Mahmud Abdullah (Haji Mo’) sebagai Bupati dan Hj Dewi Noviany, M.Pd, sebagai wakil bupati, adalah hal yang wajar, sebab kepala daerah Sumbawa dari MO-Novi telah di Pjs kan ke Dr. Najamuddin.
“Penurunan spanduk ucapan selamat kepada Haji Mo’ selaku Bupati dan Hj Novi selaku Wabup yang terpasang di beberapa Dinas adalah hal yang wajar dan sudah semestinya karena sumbawa telah di Pjs kan ke Dr Najam, sehingga tidak perlu melebar mengartikan apalagi mengkaitkan dengan peristiwa politik,” jelas Ismu.
Menurut Ismu, apa yang dilakukan Ketua Dewan Pengarah dan Tim Jarot- Ansori, mem frame aktivitas ASN sebagai upaya dukungan ke paslon tertentu, itu tidak baik, sebab mereka tidak aktif !! Namun negara memerintahkan ASN untuk pasif dalam kontestasi pemilihan di Republik ini.
Sejauh ini kata Ismu, tidak ada aktivitas ASN mengarah ke petahana ataupun mengarah ke paslon tertentu dan aktivitas ASN terpantau relatif aman dan bekerja untuk kepentingan membangun Sumbawa.
Sebagai pengurus partai politik lanjut Ismu, sudah seharusnya memberikan pencerdasan politik bukan sebaliknya sibuk menuding dan mem frame ASN tidak netral dan berpolitik praktis.
“ASN di Sumbawa jauh lebih top dan bernyali saat ini untuk tidak terlibat bahkan enggan membicarakan politik dan itu fakta,” ujar Ismu.
Kalau boleh menyarankan, alangkah baiknya sebagai Anggota DPRD Provinsi menjalankan fungsi kontroling di sumbawa sebab banyak sekali masyakarat yang mengeluhkan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi masih sembraut dan perlu tindakan nyata dari legislator selaku pengontrol.
“Ayo kita curahkan pikiran- pikiran kita untuk membangun Sumbawa, bukan malah mengawasi ASN yang sudah ada pengawasnya, serta sibuk mem frame ASN tidak netral, sebab ini keliru,” tegasnya.
Secara pribadi dan atas nama Tim Hukum MO-BJS, mengapresiasi Pjs Sumbawa dengan semangat 24 jam bekerja, artinya Dr Najam, bersama ASN dan masyarakat sumbawa benar-benar ingin merawat dan menjaga tau dan tana samawa.
“Pak Pjs Luar biasa dalam bekerja tanpa lelah melaksakan jabatan ini yang hanya 2 bulan ini. Beliau sadar meski sebentar menjabat namun ingin meninggalkan kesan yang baik untuk sumbawa. Itu harus kita dukung bersama,” pungkas Ismu. (**)
