Mataram, NuansaNTB.id- Ikhtiar pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov bersama Wakil ketua Zulfikar Demitry SH MH dan Anggota berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB di Mataram Rabu 20 November 2024.
Hadir Anggota DPRD lainnya H Zainudin Sirat, Abron Ishak A.Md, Kaharuddin Z. Alen Taryadi bersama sekretaris DPRD Ir A Yani dan kepala Bagian diantara Lukmanuddin S.Sos dan Usman SE.ME dan jajaran. Dari Pemerintah Daerah hadir Kepala BKAD Didi Hermansyah SE, Kepala Bappeda ES. Adi Nusantara S.Sos.MT. Inspektorat I Made Patria AP.l., dan juga dari Kejaksaan Negeri Sumbawa.
Rombongan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA bersama dengan jajaran.
Dikatakan oleh Nanang maksud kedatangan rombongan adalah untuk meminta arahan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB terhadap pengelolaan keuangan daerah. “Fokus utama adalah upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” ujar Nanang.
Atas hal tersebut, Kepala BPK Rahmadi menjelaskan Peran BPK diantaranya melakukan pemeriksaan keuangan negara, termasuk APBN, APBD, BUMN, dan BUMD.
“Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai kesejahteraan rakyat” terang Rahmadi.
Ada beberapa temuan pemeriksaan yang menyebabkan Kabupaten Sumbawa mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Temuan ini umumnya terkait dengan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
Oleh karenanya diharapkan Peran DPRD. DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi BPK, melakukan pembahasan anggaran, dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Dijelaskannya bahwa upaya meningkatkan Opini WTP dapat dilakukan melalui upaya memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dari Audiensi tersebut, dapat diperoleh beberapa hal penting bahwa Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas. Oleh karena itu pentingnya sebuah Koordinasi. Koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebutnya merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
DPRD juga dapat berkontribusi dalam meingkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perlu diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensinya.
Disamping itu juga perlu nelakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan transparan misalnya melalui musrembang desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry bahwa Pertemuan antara DPRD Kabupaten Sumbawa dengan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB merupakan langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat mencapai opini WTP pada tahun-tahun mendatang” pungkasnya. (Nuansa/am)
