Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Ketua DPRD kabupaten sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.Ap,. MM.Inov, meminta pemerintah daerah dan Pupuk Indonesia menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi II DPRD Sumbawa.
Dikatakan Nanang, menjelang musim tanam di akhir November ini, pupuk sudah harus terdistribusi kepada para petani, jangan sampai akibat keterlambatan penyalurannya menyebabkan petani mengalami gagal panen dan merugi.
“Musim tanam sudah tiba, quota pupuk bagi sumbawa harus dapat dipakai oleh petani tepat waktu. Jangan sampai pupuk datang setelah petani melakukan pemupukan sehingga menyebabkan petani mengalami kerugian atau harus menggunakan pupuk nonsubsidi,” jelas Nanang, Jumat (29/11/2024).
Adapun rekomendasi komisi II DPRD Sumbawa yakni : Meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap para distributor pupuk bersubsidi di daerah penyaluran Sumbawa untuk diberikan pembinaan dan saksi bagi yang bermasalah.
Kedua, Meminta kepada Manajemen Pupuk Indonesia untuk segera melakukan pemutusan kontrak atau blacklist terhadap distributor yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau melanggar aturan perundangan – undangan yang berlaku.
Ketiga, mengingat luasnya areal pertanian di Kabupaten Sumbawa diharapkan Kepada Pupuk Indonesia untuk menambah jumlah distributor.
Keempat, meminta kepada para distributor untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap para pengecer yang nakal.
Terakhir, kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk di Kabupaten Sumbawa.
Atas point Rekomendasi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Daerah bersama jajaran untuk meningkatkan pengawasan terkait pupuk bersubsidi yang digelontorkan ke para petani-petani di Tana Samawa ini agar tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tata Kostara menyebutkan akan tindaklanjuti yang menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.
Dijelaskan Tata, pemerintah akan melakukan pengawasan lebih intens dari produsen yakni PT Pupuk Indonesia (PI) ke Distributor sampai ke tingkat petani dan akan maksimal tidak hanya ditingkat distributor saja.
“Itu semua harus dilaksanakan dengan baik. Kami minta pihak Pupuk Indonesia memberikan akses ke pemda terkait distribusi yang dilakukan oleh distributor-distributor dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke pengecer sampai tingkat petani,” tegas Tata
Kenapa mesti demikian dilakukan terang tata, agar pupuk bersubsidi ini tidak menjadi persoalan lagi di tengah masyarakat.
Menurutnya, akses ini sangat penting untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh para petani, sehingga bilamana terjadi masalah maka akan cepat diketahui, titik mana dan siapa yang bermasalah dalam hal tersebut.
“Semoga akses yang kami minta bisa menjadi pertimbangan dari Pupuk Indonesia,” pungkasnya. (Nuansa)
