Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Pjs Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM., memimpin Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Rakor Monev) terkait Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Senin, 18 November 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini, dihadiri oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), dan Fasilitator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Dr. Najam memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi TKSK, pendamping PKH, dan operator SIKS-NG yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
“Tugas Bapak dan Ibu adalah tugas mulia, memastikan bantuan sosial dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Dr. Najam menekankan bahwa akurasi data DTKS menjadi fondasi penting dalam setiap program penanggulangan kemiskinan. “Data adalah jantung setiap perencanaan. Dengan data yang valid dan mutakhir, kita dapat memastikan program yang dirancang tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui rapat ini, Dr. Najam berharap semua pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan. “Dengan koordinasi yang solid, kita dapat meningkatkan kualitas data sekaligus memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dr. Najam juga menyampaikan do’a dan harapannya agar kerja keras seluruh pihak yang terlibat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumbawa.
“Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Sumbawa yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Syarifah, S.Sos., M.Si., selaku ketua panitia kegiatan dalam laporannya mengungkapkan jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan DTKS di Kabupaten Sumbawa, termasuk 24 TKSK, 79 pendamping PKH, dan 165 operator SIKS-NG yang tersebar di 8 kelurahan dan 157 desa. Masing-masing TKSK dan pendamping PKH memegang tanggung jawab besar dalam mendampingi ratusan hingga ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dikatakan Syarifah bahwa pelaksanaan kegiatan, bersumber dari APBD Perubahan TA 2024 melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Adapun, masyarakat yang mendapat bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan berjumlah: 3000 orang dan dari jumlah tersebut masyarakat yang meninggal dunia dan telah dibayarkan santunan kematian berjumlah 4 orang, yakni dari Kec Alas 1 orang, Kec buer 1 orang, Kec Unter Iwes 1 orang dan Kec. Moyo Hilir 1 orang yang diberikan kepada ahli waris masing-masing peserta mendapatkan santunan sejumlah Rp. 42.000.000. (Nuansa)
