Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH memberikan atensi khusus terkait honor guru swasta yang selama ini masih jauh dari kata sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan oleh Waka III saat hearing lintas Komisi I dan IV bersama para guru TK, Paud dan SMP Sekolah Swasta, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Jum’at (29/11/2024).
Menurut Politisi muda Partai Nasdem ini, permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru swasta di Kabupaten Sumbawa ini, ada ketidakadilan dalam pemberian hak dan penghargaan kepada guru swasta yang telah mengabdi dengan sepenuh hati.
“Ini sangat miris, ketika kita tau dan mendengar bahwa guru-guru swasta yang telah mengabdikan diri dengan tulus hingga puluhan tahun lamanya hanya diapresiasi dengan honor 200 ribu perbulan. Dan kami memberikan apresiasi kepada para guru swasta yang tidak takut dan sungkan menyampaikan segala uneg-uneg kepada DPRD,” ujar Fikar.
Dikatakan Fikar bahwa pihaknya telah mendengar keluhan para guru swasta, sehingga Pemda harus memikirkan bagaimana cara kesejahteraan guru dapat ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada siswa.
“Inilah yang menjadi atensi nanti ke depan pemerintah Prabowo Gibran, agar bisa mempercepat bagaimana teman-teman guru ini mendapatkan haknya yang layak dan kita sebagai fasilitator secara kelembagaan di DPRD kabupaten Sumbawa bersama pemerintah daerah akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan teman-teman di kemudian hari,” jelasnya.
Selain itu, Fikar juga memberikan apresiasi atas kesempatan para guru yang telah menyampaikan segala uneg-uneg. ”Saya ucapkan terima kasih kasih telah datang kesini, inilah lembaga tempat mengadu. Jangan sungkan-sungkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya karena ada dewan yang menjembatani, jadi itulah keterlibatan kita secara nyata, langsung dan kelembagaan melaksanakan fungsi DPRD kabupaten Sumbawa,” ungkapnya.
Zulfikar Demitry berharap adanya perubahan positif dalam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan guru, terutama dengan adanya pemerintahan baru.
“Kami telah mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2025 akan ada peningkatan tunjangan bagi para guru ASN, PPPK dan Non ASN. Oleh karena itu berbahagialah dengan kabar gembira ini, tetap semangat dalam bekerja,” terangnya.
Adapun beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Wakil Ketua DPRD Zulfikar menekankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas secara komprehensif permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru swasta.
“Kebijakan atas persyaratan bagi guru swasta agar dapat mengikuti seleksi P3K ada di pemerintah pusat maka perlu dilakukan advokasi ke tingkat nasional seperti KemenPAN RB, Kemendikdasmen dan BKN untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas,” pungkasnya. (Nuansa)
