Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Untuk mengatasi permasalah gizi anak-anak Indonesia khususnya di daerah, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program perioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal Januari 2025 mendatang.
Guna mengetahui kesiapan pemerintah daerah kabupaten sumbawa dalam mensukseskan program presiden, Anggota DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin, SP., M.Si menyoroti sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda Sumbawa.
Menurut Adizul sapaan akrab Anggota Komisi 1 DPRD Sumbawa ini, Pemerintah Daerah melalui OPD tekhis harus telah mendapatkan informasi awal terkait rencana pemerintah pusat dalam mensukseskan program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran baik anak TK, SD, SMP maupun Ibu hamil dan lansia.
“Makan bergizi gratis ini rencananya akan direalisasikan pada awal Januari tahun 2025. Apakah Pemda Sumbawa sudah mendapatkan informasi bagaikan teknis dan lainnya apa belum ? Terus rapat koordinasi dengan DPRD maupun pihak terkait sudah dilakukan atau belum ? Informasi Ini perlu dilakukan oleh Pemda agar ketika program action, persiapan sudah ada,” ujar Politisi PKS kepada media ini, Kamis (12/12/2024).
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini juga ingin memastikan sejauh mana pemerintah daerah akan melibatkan masyarakat lokal terutama UMKM dalam mensukseskan makan bergizi gratis ini.
“Hajat program makan bergizi gratis presiden ini juga untuk menumbuhkan perekonomian di daerah dengan melibatkan masyarakat atau UMKM. Nah ini Pemda Sumbawa akan atau sudah merangkul UMKM apa gimana?,” tegas Adizul.
Selain itu, Adizul juga menekankan bagaimana kesiapan Pemda dalam penyediaan bahan baku, bagaimana kecukupan gizi, higienitas atau kebersihan dan juga bagaimana pengelolaan limbah secara optimal.
“Program ini butuh perencanaan matang, tidak hanya ansal-ansalan sehingga kami DPRD dari sejak dini mengingatkan Pemerintah Daerah terkait program makan bergizi gratis ini,” ungkapnya.
Legislator 3 Periode ini berharap dengan adanya program makan bergizi gratis ini akan berdampak terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga perputaran ekonomi kabupaten sumbawa semakin hidup dan lebih baik.
“Kami berharap, UMKM menjadi ujung tombak atau pelaku utama program MBG ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Daerah tahun anggaran 2025 di Istana Negara, Selasa lalu (10/12/2024).
Pemerintah juga ingin terwujudnya program prioritas terhadap swasembada pangan dan swasembada energy, kemudian pendidikan, kesehatan dan program perlindungan sosial.
Besaran anggaran pendidikan mencapai angka Rp 724,3 Triliun. Untuk mewujudkan program kesehatan membutuhkan anggaran senilai Rp 218,5 triliun. Selanjutnya, anggaran untuk perlindungan social mencapai Rp 503,2 triliun, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
Pemerintah juga mempunyai kegiatan prioritas yakni pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran senilai Rp 3,2 triliun. Rp 20 triliun dipergunakan untuk anggaran renovasi sekolah, Rp 15 triliun dipergunakan untuk pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah.
Lalu, untuk APBN 2025, alokasi dana transfer ke daerah mencapai Rp 919,9 triliun. Jumlah itu tetap menjadi arahan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi khususnya antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan pelayanan public. (Nuansa/Ril)
